JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Para Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Samuel Pangerapan mengaku prihatin dengan langkah Kejaksaan Agung menetapkan PT Indosat Tbk (ISAT) dan anak usahanya PT Indosat Mega Media (IM2) sebagai tersangka dalam kerjasama penyelenggaraan jaringan internet 3G di frekuensi 2,1 GHz. Betapa tidak, proses itu dinilai menimbulkan ketidakpastian dalam bisnis penyelenggaraan jasa internet. Selain itu, kata Samuel, proses hukum itu dipastikan akan menghambat target pemerintah atas penyediaan akses internet bagi masyarakat luas.
"Saya tidak tahu ini manuver apalagi yang dilakukan kejagung. Apalagi soal tuduhan kejahatan korporasi, saya benar-benar tidak tahu. Karena semua orang, khususnya masyarakat telekomunikasi menganggap hal itu terang benderang. Kasus ini sama sekali tidak bermasalah," kata Samuel Pangerapan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/1).
Samuel Pangerapan juga mempertanyakan sikap Kejagung yang memaksakan menjerat Indosat. Padahal, kata dia, langkah itu justru menimbulkan ketidakpastian di dalam bisnis penyelenggaraan jasa internet. Karena itu, APJII menyurati ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mempertanyakan kasus ini.
"Kami mempertanyakan ada apa sebenarnya dengan kasus ini? Mengapa Kejagung begitu ngotot mengusut kasus ini. Padahal Menkominfo sudah menyatakan tidak bermasalah," tegasnya.
Disebutkan, kini APJII menunggu tanggapan dari Presiden terkait persoalan ini. Bila memang hasilnya mengikuti alur permainan kejagung dengan menghukum dua orang yang dinyatakan sebagai tersangka dan dua korporasi, berarti proses hukum ini cenderung menghambat dan kontraproduktif dengan target pemerintah.
"Dampaknya, tentu akan mengganggu lebih dari 250 ISP dan 8 perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi. Karenanya kami menunggu tanggapan Presiden SBY," pungkasnya.
Sekadar informasi, APJII dan komponen masyarakat telekomunikasi sudah menggelar pernyataan bersama. Menkominfo , BRTI dan Mastel juga menyatakan kasus ini tidak bermasalah karena tidak melanggar amanah Pasal 9 ayat (2) UU 36/1999 jo Pasal 13 PP 52/2000 jo Pasal 5 KM 21/2001 tentang Telekomunikasi. Namun, Kejagung tetap melanjutkan pengusutan kasus ini dan menetapkan Indosat dan IM2 tersangka dengan tuduhan kejahatan korporasi.(fuz/jpnn)
"Saya tidak tahu ini manuver apalagi yang dilakukan kejagung. Apalagi soal tuduhan kejahatan korporasi, saya benar-benar tidak tahu. Karena semua orang, khususnya masyarakat telekomunikasi menganggap hal itu terang benderang. Kasus ini sama sekali tidak bermasalah," kata Samuel Pangerapan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/1).
Samuel Pangerapan juga mempertanyakan sikap Kejagung yang memaksakan menjerat Indosat. Padahal, kata dia, langkah itu justru menimbulkan ketidakpastian di dalam bisnis penyelenggaraan jasa internet. Karena itu, APJII menyurati ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mempertanyakan kasus ini.
"Kami mempertanyakan ada apa sebenarnya dengan kasus ini? Mengapa Kejagung begitu ngotot mengusut kasus ini. Padahal Menkominfo sudah menyatakan tidak bermasalah," tegasnya.
Disebutkan, kini APJII menunggu tanggapan dari Presiden terkait persoalan ini. Bila memang hasilnya mengikuti alur permainan kejagung dengan menghukum dua orang yang dinyatakan sebagai tersangka dan dua korporasi, berarti proses hukum ini cenderung menghambat dan kontraproduktif dengan target pemerintah.
"Dampaknya, tentu akan mengganggu lebih dari 250 ISP dan 8 perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi. Karenanya kami menunggu tanggapan Presiden SBY," pungkasnya.
Sekadar informasi, APJII dan komponen masyarakat telekomunikasi sudah menggelar pernyataan bersama. Menkominfo , BRTI dan Mastel juga menyatakan kasus ini tidak bermasalah karena tidak melanggar amanah Pasal 9 ayat (2) UU 36/1999 jo Pasal 13 PP 52/2000 jo Pasal 5 KM 21/2001 tentang Telekomunikasi. Namun, Kejagung tetap melanjutkan pengusutan kasus ini dan menetapkan Indosat dan IM2 tersangka dengan tuduhan kejahatan korporasi.(fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bukan untuk Gagah-gagahan
Redaktur : Tim Redaksi