jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung telah melimpahkan berkas lima tersangka kasus korupsi importasi tekstil pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam ke Pengadilan Tipikor.
Kini pihak kejaksaan tengah menanti keputusan pengadilan terkait tanggal sidang untuk kelima terduga koruptor itu.
BACA JUGA: Kejaksaan Agung Kembali Periksa Pejabat OJK Terkait Korupsi Jiwasraya
"Iya, berkas lima tersangka kasus korupsi importasi tekstil sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono di Jakarta, Kamis (19/11).
Berkas perkara para tersangka yang dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, yaitu Irianto selaku Komisaris PT Flemings Indo Batam, Mokhammad Mukhlas selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam.
BACA JUGA: Kejaksaan Agung Temukan Banyak Kesalahan dalam Vonis PTUN Terkait Tragedi Semanggi
Berikutnya, Kamaruddin Siregar selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai II pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) I KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam.
tersangka lainnya, Dedi Aldrian selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) I KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam.
BACA JUGA: Kejaksaan Agung Bakal Ajukan Banding Atas Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi
Selanjutnya, berkas perkara atas tersangka Hariyono Adi Wibowo selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) II pada KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam.
Dalam perkara ini, para tersangka diduga melakukan kegiatan penjuala tekstil yang telah diimpor kepada pihak lain melebihi alokasi yang telah ditentukan. Selain itu, mereka juga mengubah sejumlah dokumen-dokumen yang terkait dengan proses impor tersebut.
"Mengubah dokumen impor berupa Invoice, Packing List, serta menggunakan Certificate of Origin (CoO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) yang tidak benar," ujar Hari.
Setidaknya, kata dia, dokumen-dokumen itu tidak sesuai dengan 14 naskah administrasi dan produk hukum dalam proses impor di Indonesia. Selain itu, mereka juga melakukan perbuatan itu untuk memperkaya dirinya sendiri.
Oleh sebab itu, penyidik menilai bahwa perbuatan para tersangka telah melawan hukum dan merugikan keuangan negara hingga Rp1,6 triliun.
"Perbuatan para tersangka telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni merugikan perekonomian negara sebesar Rp 1.646.216.880.000," kata dia.
Mereka akan dijerat dengan dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain itu, dakwaan subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (ant/dil/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Adil