jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan sosial (bansos) untuk mempercepat vaksinasi Covid-19.
"Selama itu tidak ada niat buruk untuk merugikan negara, segera manfaatkan bansos dan BTT untuk percepatan vaksinasi," kata Tito pada Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi di Ternate, Kamis (23/12).
Dia menjelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengeluarkan aturan, yaitu 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bisa digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Penambahan anggaran itu nantinya untuk penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan kelurahan untuk PPKM, insentif tenaga kesehatan, dan belanja kesehatan lainnya serta kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah," papar mantan Kapolri itu.
Menurut dia, masih ada sisa anggaran dari APBD yang bisa dialokasikan untuk mencapai target vaksinasi sebesar 70 persen sampai akhir 2021.
Untuk itu, Tito meminta para kepala daerah agar menugaskan sekretaris daerah dan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memeriksa sisa anggaran setelah refocusing delapan persen DBH dan DAU.
Pria kelahiran Palembang itu mengatakan BTT dan bansos juga bisa digunakan untuk menarik warga agar datang dan bersedia untuk divaksin, misalnya dengan diberikan hadiah atau doorprize.
"Penggunaan BTT sudah saya buatkan Surat Edaran per tanggal 16 Desember 2021 tentang Dukungan Percepatan Vaksinasi dan Pembayaran Tenaga Kesehatan pada APBD Tahun Anggaran 2021," tambah Tito.
Dia menegaskan Surat Edaran Mendagri bisa menjadi payung hukum agar kepala daerah menggunakan sisa BTT dan bansos untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi.
Mantan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu mengungkapkan anggaran bansos Maluku Utara sebanyak Rp 10,24 miliar dalam catatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri.
"Baru direalisasikan sebanyak Rp 2,9 miliar, masih ada sisa Rp 7 miliar lebih," lanjut dia.
Kemudian anggaran BTT Maluku Utara sebesar Rp 30 miliar dan sudah terpakai sebanyak Rp 24,9 miliar.
Tito Karnavian berharap sisa dana bansos dan BTT tersebut bisa digunakan untuk percepatan vaksinasi.
"Kita perlu gotong royong dalam rangka percepatan vaksinasi. Saya mohon betul semua daerah bisa bergerak," tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Asintel Kejati) Maluku Utara Efrianto menyampaikan komitmennya untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
"Terkait optimalisasi vaksinasi di Malut, dengan keterbatasan Kejati, kami mendukung pelaksanaan vaksin, mendorong Pemda dan Forkopimda untuk mensukseskan vaksin," ujar Efrianto.
Pihaknya juga akan memberikan pendampingan kepada satuan kerja terkait dalam penggunaan anggaran dana penanganan Covid-19.
"Pengelola dana Covid, kami tentu lebih mengutamakan preventif, tidak melakukan represif atas laporan pengaduan. Selama tidak ada tindakan curang atau perbuatan melawan hukum," pungkas dia. (mcr9/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA JUGA: Mendagri Tito Tertarik dengan Pelajar 12 Tahun di Ternate, Begini Alasannya
BACA ARTIKEL LAINNYA... Astaga! Syuting Sinetron TMTM di Posko Pengungsian Korban Erupsi Semeru Ternyata
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Dea Hardianingsih