Kekerasan Banyak Dilakukan Oknum Polisi daripada Oknum TNI

Senin, 24 Desember 2012 – 08:48 WIB
JAKARTA – Tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian di jajaran Polda Sumatera Utara terhadap masyarakat sipil, tercatat hingga 74 kasus sepanjang 2012. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, hingga menempatkan oknum polisi urutan tertinggi pelaku kekerasan dan penyiksaan dibanding oknum aparat lainnya.

Kepastian ini diperoleh dari catatan akhir tahun Indonesia Police Watch (IPW) yang secara khusus diberikan Ketua Presidium IPW, Neta.S.Pane, kepada koran ini di Jakarta, Minggu (23/12). “Sejak lima tahun terakhir, aksi kekerasan lebih banyak dilakukan polisi ketimbang militer. Pada semester pertama tahun 2012 misalnya, dari 29 tindakan kekerasan terhadap warga sipil, 25 kasus dilakukan oknum Polri dan hanya 4 kasus yang dilakukan oknum TNI,” ujarnya.

Menurut Neta, kasus-kasus penyiksaan terjadi di sejumlah lokasi. Mulai saat polisi melakukan penangkapan, di arena-arena demonstrasi masyarakat, lokasi-lokasi tambang, perkebunan, dan bahkan di ruang-ruang pemeriksaan saat warga dimintai keterangannya.

“Sebagian korban kekerasan itu sebenarnya sudah mengadu ke Mabes Polri, Komisi 3 DPR, Kompolnas, Kontras, YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum,red) dan sejumlah lembaga berkompeten lainnya,” ujarnya. Namun sayang, dalam kesempatan kali ini Neta belum menjelaskan berapa dari kasus tersebut yang berhasil ditindak hingga ke tingkat hukum.

Selain besarnya angka tindak kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian, IPW menurut Neta, juga mencatat sebuah kenyataan yang mengejutkan. Karena ternyata di tahun 2012, jumlah oknum polisi yang diduga terlibat kasus narkoba di Sumut, mencapai 42 orang.

“Jumlah ini juga mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2010 yang hanya 13 polisi dan 2009 ada 30 oknum polisi di Sumut yang terlibat narkoba. Pada semesta pertama tahun 2012 saja, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut sudah mengamankan 17 polisi terkait kasus narkoba. Data-data ini diperkirakan lebih banyak lagi. Sebab banyak kasus yang melibatkan oknum polisi tidak muncul ke permukaan,” katanya.

Sebagai salah satu catatan, Neta mengingatkan kembali kasus narkoba yang paling spektakuler di sumut, yang terjadi pada 22 Februari 2012 lalu. Saat itu diketahui Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, AKBP Apriyanto Basuki Rahmat, dicopot dari jabatannya karena terlibat kasus narkoba.

Untuk itu guna semakin memaksimalkan kinerja kepolisian memasuki tahun 2013, IPW mengharapkan Polda Sumut dapa lebih maksimal lagi dalam mengawasi kinerja jajarannya. Karena walau bagaimana pun, polisi merupakan pelayan masyarakat. Sehingga ketika masyarakat sudah tidak lagi merasakan kenyamanan, berarti ada yang salah dengan struktur kerja aparat yang ada.

“Jadi IPW mengimbau jajaran elit Poldasu agar lebih ketat lagi mengawasi kinerja jajarannya. Agar di 2013 sikap-sikap negatif polisi di Sumut itu benar-benar bisa diminimalisir,” katanya.(gir)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Bertekad Miskinkan Koruptor

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler