JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hajriyanto Y Thohari menyatakan bahwa problem utama Bangsa Indonesia hanya satu, yakni sudah 67 tahun merdeka tapi gagal dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dalam pembangunan. APBN sebesar Rp1.543 triliun yang digadang-gadang untuk rakyat, ternyata dalam prakteknya sekitar 60 persen dipakai untuk kepentingan rutin penyelenggara negara.
"Sudah 67 tahu bangsa ini merdeka. Mestinya tidak waktunya lagi kita bicara masalah nation building. Tapi karena bangsa ini gagal dalam memeratakan kesejahteraan maka masalah NKRI selalu muncul pada setiap konflik," kata Hajriyanto Thohari, dalam Dialog Pilar Negara bertema "NKRI: Pemahaman, Tantangan dan Masa Depannya", di ruang Presentasi Perpustakaan MPR, gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (18/6).
Karenanya politisi Partai Golkar itu mengatakan, orientasi APBN yang selama ini mengarah kepada pencitraan harus diluruskan. Ditegaskannya, APBN harus benar-benar pro-rakyat dan pro-pemerataan.
Hajriyanto memberi contoh Papua yang kini bergolak. Tokoh muda Muhammadiyah itu menilai kemajemukan di Papua telah tersegmentasi dengan berbagai komunitas suku, agama dan ras dalam saru wilayah yang sama. Kondisi ini berbeda dengan kemajemukkan di Amerika Serikat di mana terjadi pemerataan terhadap seluruh suku dan ras.
"Ketika etnis Papua atau katakanlah etnis Aceh yang tersegmentasi itu menuntut pemerataan kesejahteraan maka peninjauan kembali terhadap keberadaannya di NKRI menjadi bargaining yang efektif dan itu tidak ada kaitannya dengan sparatis," imbuhnya.
Khusus menghadapi gejolak yang sering terjadi di Tanah Papua, Hajriyanto mengingatkan bahwa penyelesaian melalui senjata tidak akan efektif. Sebab, pokok persoalannya adalah masalah kesejahteraan yang tidak merata.
"Satu-satunya cara untuk mempertahankan Papua dalam pangkuan NKRI hanya satu yakni wujudkan kesejahteraan di Papua. Masak sih, 240 juta warga negara ini, utamanya yang di Pulau Jawa tidak bisa menyejahterakan saudara-saudaranya di Papua?" tanya Hajriyanto.
Kalau perlu, lanjutnya, untuk sementara pembangunan di Pulau Jawa dihentikan. Selanjutnya seluruh perhatian untuk Papua karena pembangunan yang erlalu berorientasi ke Jawa membuat daerah-daerah lainnya di Indonesia tidak menikmati kesejahteraan yang dijanjikan negara. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggap Saja Malaysia Adik yang Nakal
Redaktur : Tim Redaksi