JAKARTA - Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho mengungkapkan adanya permintaan untuk membatalkan remunerasi di sejumlah instansiSebab, remunerasi dianggap tak membuat aparat di instansi penerima remunerasi mengubah kinerjanya
BACA JUGA: Tak Perlu Sampai Duduki Istana
"Memang tak sedikit yang minta kami membatalkan remunerasi beberapa instansi
BACA JUGA: Pemerintah Sulit Tentukan PT Pelaksana Tes CPNS
Kami memang masuk dalam tim, tapi penentunya ada di komite pengarah," ujar Ramli baru-baru iniDijelaskannya, untuk mencabut remunerasi maka tahapannya harus dibahas di komite pengarah yang diketuai Wapres Boediono
BACA JUGA: Banyak Daerah Tak Masukkan Hasil Tes CPNS ke BKN
Sebagai ketua Komisi Pengarah, wapres berhak menentukan layak tidaknya remunerasi diberikan berdasarkan hasil rekomendasi tim penilai independen."Kalau instansi itu wewenang wapresTapi yang jelas untuk individu berhak menerima remunerasi bila dia bekerjaKalau tidak bekerja entah karena sakit atau alasan apapun tetap tidak mendapat remunerasi," urainya.
Mengenai evaluasi instansi yang jadi pilot project reformasi birokrasi seperti MA, BPK, dan Kemenkeu, Ramli menegaskan, sudah ada tim yang turunTim ini menilai dan mengevaluasi tingkat keberhasilan reformasi birokrasi.
"Penilaiannya sedang berjalanYang dievaluasi tiga kementerian/lembaga penerima remunerasi pertamaSetelah itu penerima remunerasi gelombang kedua," terangnya(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Optimis Hak Angket Pajak Lolos
Redaktur : Tim Redaksi