jpnn.com - jpnn.com - Tanggal 8 Februari mendatang Chief of Army Australia akan ke Indonesia untuk menyampaikan permohonan maaf dan memberikan hasil investigasi terkait adanya pelecehan terhadap ideologi Pancasila dengan lima silanya yang tidak benar.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo seperti rilis Pusat Peneraangan TNI diterima Sabtu (28/1/2017).
BACA JUGA: CATAT! Kehadiran Komandan Sebagai Solusi Bukan Beban
Panglima TNI mengatakan belum mengetahui apa hasil investigasi tersebut, namun langkah-langkah apa yang akan dilakukan, itu menjadi kebijakan lebih lanjut.
“Chief of Army Australia akan ke Indonesia untuk menemui saya dan Kasad serta akan menyampaikan dan meyerahkan hasil investigasi tersebut,” ucap Panglima TNI didampingi Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dan Wakasau Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja.
BACA JUGA: Panglima TNI: Sang Merah Putih Besertamu
Pada saat Rapat Dengar Pendapat di DPR RI, Panglima TNI mengatakan Komisi I DPR RI mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara kerja sama militer antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Australian Defence Force (ADF). Penghentian kerja sama tersebut terkait adanya pelecehan terhadap ideologi Pancasila dengan lima silanya yang tidak benar dan kurikulum pendidikan militer ADF perlu diperbaiki.
Lebih lanjut, Panglima TNI mengatakan bahwa penghentian sementara kerja sama tersebut berawal dari laporan instruktur bahasa Indonesia atas nama Lettu Inf Irawan Maulana Ibrahim dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang saat itu ditugaskan mengajar militer Australia di pangkalan militer di Perth Australia.
BACA JUGA: Mabes TNI: Tidak Ada Anggota TNI Selundupkan Senjata
“Maulana menemukan materi pelajaran yang melecehkan Pancasila dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kurikulum yang diterapkan dan perilaku militer Australia menunjukkan sikap yang mendiskreditkan ideologi Pancasila menjadi Pancagila,” katanya.
Terkait pembelian Helikopter Agusta Westland (AW) 101, Jenderal Gatot mengatakan dari hasil rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu, pembeliannya ditunda terlebih dahulu, saat ini TNI sedang dalam proses investigasi.
“Investigasi masih terus berlangsung, jika terbukti terdapat kesalahan dalam pembelian helikopter tersebut, maka bisa saja dibatalkan, dalam perdagangan internasional, apabila melanggar Undang-Undang, itu bisa saja dibatalkan pembeliannya, walaupun sudah membayar uang muka,” jelas Panglima TNI.
Sementara itu terkait rencana pengadaan alutsista baru, Panglima TNI menjelaskan bahwa saat ini TNI masih merancang perencanaan pengadaan baik AD, AL, AU kemudian akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
“Bulan Februari nanti, rencananya saya akan memaparkan pengadaan alutsista baru, kita tunggu saja karena saya belum menyampaikan kepada publik apa yang akan kita beli,” katanya.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima: Bukan Hanya Bangunan Fisik, Ini Lebih Penting
Redaktur & Reporter : Friederich