jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan masuknya nama putra sulung, menantu, serta besan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam bursa calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020 menjadi sorotan publik.
Pasalnya, kata Pangi, ini adalah fenomena baru dalam varian politik dinasti di Indonesia karena untuk pertama kalinya keluarga presiden yang masih menjabat ikut serta dalam perhelatan kompetisi Pilkada Serentak 2020.
BACA JUGA: Politik Dinasti Jokowi Dalam Pilkada 2020
“Sebagai presiden yang masih menjabat, semestinya keluarga inti presiden harus menjaga jarak dari politik praktis, berupaya menghindari konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta memanfaatkan pengaruh presiden untuk kepentingan pribadi terkait kompetisi yang akan mereka ikuti,” kata Pangi, Rabu (15/1).
Seperti diketahui, keluarga Jokowi akan meramaikan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020.
BACA JUGA: Mas Gibran Rakabuming Ingatkan Warga Lagi, Ini Bukan Dinasti Politik
Putra pertama Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, akan maju di Pilwako Solo. Menantu Jokowi, Bobby Afif Nasution, akan maju di Pilwako Medan. Wahyu Purwanto, adik ipar Jokowi, akan maju di Pilbup Gunungkidul, Yogyakarta.
Dolly Sinomba Siregar, paman Bobby Nasution, akan maju di Pilkada Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
BACA JUGA: Gibran dan Bobby Maju ke Pilkada 2020 Bukan Membangun Dinasti Politik Jokowi
Pangi mengatakan secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar dan membatasi siapa pun termasuk anak atau keluarga presiden sekalipun untuk terlibat dalam politik praktis. Namun, ujar dia, dari sisi etika dan kepatutan semestinya harus dipertimbangkan matang.
“Jangan terkesan seperti fenomena politik aji mumpung kebetulan bapak lagi jadi presiden,” kata Pangi.
Pangi menjelaskan politik dinasti pada dasarnya sudah mengakar kuat di Indonesia, mulai dari dinasti Soekarno, Soeharto, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, kata dia, untuk Jokowi ini adalah eksperimen awal membangun trah dinasti politiknya.
“Pertanyaannya adalah apakah Jokowi sudah menyiapkan infrastruktur untuk menopang politik dinastinya?,” tanya Pangi.
Menurut Pangi, kalau tidak dipersiapkan dengan matang bisa saja eksperimen politik dinasti Jokowi ini hanya ajang kelinci percobaan.
“Kalau seandainya gagal misalnya, maka sama saja mempermalukan dan menggerus legitimasinya sebagai Presiden RI,” kata analis politik yang karib disapa Ipang ini.
Pangi menambahkan kalau Jokowi menggantungkan harapan pada PDI Perjuangan sebagai infrastruktur politiknya, maka bisa menjadi dilema.
Elite PDI Perjuangan, kata dia, diprediksi akan mempersempit ruang geraknya.
Kalaupun dibuka, lanjut dia, akan menghambat dinasti politik yang sudah dibangun karena ketua umum partai lain juga sedang menyiapkan trah dinasti politiknya.
Selain itu, ujar dia, langkah ini akan melahirkan konflik internal yang merusak tradisi meritokrasi yang memprioritaskan figur kader internal yang sudah berdarah-darah membesarkan partai.
“Inilah buah simalakamanya. Jika Jokowi mempersiapkan infrastruktur politik dan penopang lain untuk membangun dinasti politiknya, maka beliau akan distempel menyalahgunakan kekuasaannya,” ujar Pangi.
Dia menambahkan Jokowi tidak akan membiarkan putra dan menantunya berjuang sendiri. Jokowi tidak tega melihat mereka kalah dalam kompetisi elektoral. Sebab, hal tersebut bisa memalukan Jokowi.
“Beratnya lagi, misalnya kalau di tengah jalan terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan keuangan negara alias tindak pidana korupsi yang dilakukan anak presiden sebagai kepala daerah, pertanyannya siapa yang berani melawan anak presiden?” tanyanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy