jpnn.com - JAKARTA - Ribuan guru taman kanak-kanak dari Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat peringatan HUT ke-73 IGTKI di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (4/6).
Ketua Umum PP IGTKI Nur Sriyati menyampaikan saat ini terdapat 92 persen guru TK yang berstatus non-PNS dari jumlah 261.735 guru TK di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Guru TK Digaji Rp 50 Ribu, Mestinya Diangkat jadi PPPK
Nur mengungkapkan honor yang mereka terima jauh dari upah minimum di suatu daerah.
"Rata-rata diberikan honor Rp 500 ribu per bulan. Mohon hal ini diperhatikan dengan baik, kesejahteraan kami diperjuangkan," kata Nur.
BACA JUGA: Komeng Mencalonkan Diri jadi Anggota DPD, Ini Kata LaNyalla
Dia berharap jika ada pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), guru TK mendapat prioritas.
"Selain itu agar kuota untuk guru TK ditambah agar kami bisa diangkat menjadi PPPK," ujar Nur.
BACA JUGA: Hasil Survei FIXPOLL: Mahfud MD dan LaNyalla Cawapres Potensial Asal Jawa Timur
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Umum PB PGRI Profesor Unifah Rosyidin.
Unifah berharap LaNyalla mendorong suatu kebijakan agar kesejahteraan dan status pekerjaan para guru TK dapat ditingkatkan.
"Tolong diperhatikan nasib para guru TK, Pak LaNyalla. Kami percaya Pak LaNyalla dapat merasakan suasana kebatinan kami dan dapat memperjuangkan aspirasi para guru TK," kata Unifah.
LaNyalla pun mengaku sudah mendengar dan melihat langsung kondisi guru TK di berbagai daerah.
"Saya sudah berkeliling Indonesia. Saya sudah mengunjungi 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Saya menangkap aspirasi dari stakeholder di berbagai daerah, salah satunya dari kalangan guru," kata LaNyalla.
Dia prihatin lantaran guru yang memikul tugas mulia mendapat honor yang jauh dari kelayakan.
"Terkait kesejahteraan para guru, khususnya yang bekerja di lembaga pendidikan swasta atau non-negeri, honor atau gaji yang diterima para guru swasta sangat bergantung kepada kemampuan sekolah dan kesepakatan guru dengan kepala sekolah di lembaga tersebut," kata LaNyalla.
Senator yang berasal dari Jawa Timur itu menuturkan besaran honor para guru sangat bervariatif. Secara umum, masih sangat banyak yang berada di bawah angka kebutuhan hidup minimum.
"Di daerah pemilihan saya di Jawa Timur, masih saya temukan fakta di lapangan guru yang mendapat honor sangat jauh di bawah standar kebutuhan hidup selama satu bulan. Masih jauh di bawah UMR para buruh pabrik," kata LaNyalla.
"Ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih kepada para guru, terutama Kemenko PMK, Kemendikbud dan Kementerian Keuangan. Harus ada skema dan program konkret pembangunan kesejahteraan tenaga pendidik di semua tingkatan, terutama para tenaga pendidik honorer," imbuhnya.
LaNyalla menegaskan bahwa DPD RI sangat concern persoalan guru, utamanya guru honorer.
"Kami di DPD RI, melalui Komite III berpihak kepada kepentingan para guru dalam mewujudkan suksesnya pendidikan dalam kualitas dan kuantitas di Indonesia. Termasuk, apa yang sudah kami kerjakan dengan membentuk Pansus Guru Hononer di tahun 2022 yang lalu," kata LaNyalla. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan