jpnn.com - Melalui IKN, pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi tidak hanya ada di Pulau Jawa. Pembangunan sarana-prasarana berbagai sektor di wilayah Timur Indonesia sejalan dengan program pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran, utamanya di Papua.
Demikian kesimpulan dalam Webinar The Urgency of Papua in Indonesia-centric Development, Rabu (22/3).
BACA JUGA: Menlu Papua Nugini Akui Negaranya Harus Belajar dari Indonesia
Menurut Ketua Pemuda Mandala Trikora Papua Ali Kabiay, tingginya intensitas kunjungan Presiden Jokowi ke Papua menunjukkan kecintaan pemerintah Indonesia terhadap tanah Papua.
Ini pun ditunjukkan dengan fokus pemerintah melakukan pembangunan di wilayah timur, seperti wilayah IKN, Sulawesi, Maluku dan Papua.
BACA JUGA: Muhadjir Perkuat Posyandu dan Pelatihan Kader di Papua Barat
Aksi-aksi KKB yang anarkis seperti membakar rumah sakit dan pasar sangat menghambat pembangunan di Papua, baik secara ekonomi maupun SDM.
Apkam TNI/POLRI sudah banyak melakukan program-program pendekatan kesejahteraan bekerja sama dengan Pemda di Papua.
BACA JUGA: Sandiaga Dukung Kemajuan Anak Muda Papua dan Pembangunan Gedung PYCH
Inti dari pendekatan ini adalah mengutamakan keamanan demi menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua sehingga tidak mudah terprovokasi.
“Mari teman-teman media, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menyuarakan hal-hal positif tentang Papua serta memberikan pengertian kepada masyarakat luas bahwa KKB secara nyata tidak hanya menghambat kemajuan di Papua, tetapi juga memerangi masyarakat asal Papua yang menginginkan kemajuan dan keamanan," ujar dia.
"Ingat, merdeka bukan jaminan kesejahteraan, itu omong kosong, lihat Timor Leste. Yang ingin merdeka itu pihak asing bukan orang asli Papua. Makanya, integrasi Papua dalam NKRI itu sudah jalan Tuhan, anugerah Tuhan," ujar Ali menjawab salah satu peserta yang memberi pernyataan bahwa Papua akan sejahtera jika merdeka.
Staf khusus Wakil Presiden, Prof. Dr. Masykuri Abdillah menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah di era reformasi sudah jauh lebih baik dari pada di era Orde Baru.
Semasa Rezim Soeharto, pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan. Sedangkan saat ini, menggunakan pendekatan keamanan dan kultural humanistik.
Hal ini ditandai dengan pemberian status Otsus yang dikuti dengan penyesuaian kebijakan dan penambahan anggaran pendanaan.
“Pemerintah Indonesia telah menyusun quick wins yang bersifat terobosan dan terfokus agar pembangunan benar-benar dapat berlangsung cepat dan dirasa oleh Orang Asli Papua (OAP)," ujar Prof Masykuri.
Guru besar UIN Jakarta itu mengatakan pemerintah makin berusaha melaksanakan strategi percepatan pembangunan dengan 5 kerangka.
"Yaitu SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua, transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir, insfrastruktur dasar dan ekonomi, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta tata kelola pemerintahan dan keamanan dengan tetap menghormati HAM,” ungkapnya.
Menurutnya, tokoh agama di Papua sangat memiliki peran dalam mendorong pembangunan dengan menyadari peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui program-program baik di pelatihan kerja sama BLK dan training guru baik dilakukan oleh Pemerintah maupun LSM lokal di Papua.
Selama 20 tahun masa Otsus, hasil pembangunan di Papua dan Papua Barat belum sepenuhnya mencapai target.
Data BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa Papua dan Papua Barat masih memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah.
Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua Persatuan Alumni Papua (PAP) Surabaya, Oktovianus Halley yang menyatakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah meletakkan dua model pendekatan dalam upaya pembangunan Papua, yaitu pendekatan infrastruktur dan pendekatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Pembangunan Papua juga berbasis kolaborasi antar institusi, lembaga/organisasi agama serta kemasyarakatan.
“Sebagai warga Papua, kami berharap, Pemerintah Indonesia agar terus melanjutkan pembangunan di Papua dengan mengedepankan kebutuhan warga masyarakat dan meningkatkan pengawasan kebijakan. Selain itu, OAP agar tidak malas dan bosan menjadi pendukung serta pengawal pembangunan Papua hingga tepat sasaran,” jelas sesepuh warga Papua yang telah menyatu dengan warga masyarakat di Jawa Timur tersebut. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif