jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Anton Sihombing menilai bidang kelautan atau Kemaritiman negara kita sangat tertinggal dibanding negara lain. Padahal Indonesia termasuk negara maritim dengan lautnya yang lebih luas dibanding negara lain.
Hal tersebut diungkapkan Anton di sela-sela rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9).
Menurut Anton, Indonesia merupakan daerah maritim terbesar di dunia. Presiden Soekarno bahkan sudah membuat landasan berpikir secara komprehensif tentang kelautan Indonesia untuk 75 tahun ke depan, yakni dengan mendirikan pendidikan kelautan setara dengan Kingspoint di Amerika.
BACA JUGA: Pemerintah Harus Konsisten Menjaga Pertumbuhan Ekonomi
“Tapi apa yang terjadi sekarang, kelautan kita tertinggal,” katanya.
Di Tokyo dan Jepang, kata Anton, kita di black list, SCTW (Standar internasional pelayaran), dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, pendidikan kemaritiman di Indonesia juga di down grade. Dulu, Soekarno mendirikan pendidikan kelautan itu setara dengan Kingspoint Amerika, dosennya juga dari Kingspoint. Sekarang di down grade menjadi setingkat balai pelatihan.
BACA JUGA: Novanto Puji Langkah Cerdas Jokowi Terbitkan Perpres PPK
“Ini jelas mendeskreditkan. Di luar negeri Polandia misalnya sudah memiliki universitas kelautan, Cina memiliki 2 universitas, Korea juga dua universitas, begitu juga Jepang dan London,” ujar Anton.
Politikus dari Fraksi Partai Golkar ini menduga ketertinggalan tersebut dikarenakan penempatan orang-orang yang tidak tepat atau dengan kata lain “the right man in the wrong place”. Tidak sedikit harbor master atau syahbandar itu berasal dari orang hukum. Padahal seharusnya syahbandar merupakan orang yang sangat mengerti tentang kelautan.
Ia menilai perlunya perbaikan yang menyeluruh dalam bidang kelautan, untuk membangun kemaritiman Indonesia sebagaimana program nawacita yang dicanangkan Presiden Joko widodo sejak awal pemerintahannya. Perlunya penempatan SDM (sumber daya manusia) yang kapabilitas, professional dan memiliki integritas yang tinggi dalam dunia kemaritiman.(adv/jpnn)
BACA JUGA: Setnov Bahas Perdagangan, Kemanusiaan, Politik Internasional
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi VI DPR Bahas Dividen BUMN Tahun 2018
Redaktur & Reporter : Friederich