jpnn.com - TANGERANG- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking atau peletakkan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lontar serta transmisi untuk wilayah Jakarta Raya dan Banten di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Jumat (10/6).
PT PLN akan membangun PLTU yang memiliki kapasitas 1x315 megawatt di area seluas 11 hektare satu lokasi dengan PLTU 3 Banten Lontar, sehingga proyek lanjutan dari PLTU Lontar 1, 2, dan 3 mempunyai total kapasitas 4x315 mw. Proyek itu ditargetkan rampung dibangun dalam waktu 42 bulan setelah kontrak efektif.
BACA JUGA: Murahnya ‎Tiket Pesawat ke Manado Jelang Lebaran
Dalam sambutannya, Sekda Banten Ranta Soeharta yang mewakili Gubernur Banten menyampaikan penghargaannya atas kepercayaan pemerintah pusat karena Banten kembali dipilih menjadi tempat dilaksanakannya proyek strategis nasional pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Lontar perluasan sebagai tambahan dari PLTU Lontar yang telah beroperasi selama ini dengan kapasitas 3 x 315 mw.
“Dengan dimulainya pembangunan PLTU Lontar perluasan ini, nantinya akan menambah jumlah pasokan daya listrik ke jaringan interkoneksi Jawa-Bali dari pembangkit yang berada di wilayah Provinsi Banten sebelumnya, yaitu PLTU Suralaya PLTU Labuan PLTGU Cilegon dan PLTU Lontar menjadi sebesar 6.625 mw,” kata Sekda.
BACA JUGA: Harga Daging Sapi Beku Murah, Tapi Sepi Peminat?
Saat ini kata Sekda, meskipun di wilayah Banten telah terbangun beberapa pembangkit listrik, namun rasio elektrifikasi di Banten masih di kisaran 94,78% yang secara nasional sudah berada diatas rata-rata nasional, dengan jumlah rumah tangga yang belum dapat menikmati listrik secara permanen berjumlah 149.422 rumah tangga.
“Salah satu kendala kami adalah berubahnya peraturan mengenai kriteria hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat secara individu rumah tangga sehingga tahun ini tadinya direncanakan ada penambahan rumah tangga yang berlistrik sebanyak 15.300 ribu melalui program listrik perdesaan menjadi terhambat, karena kesulitan dalam penyerahannya kepada masyarakat,” jelas Sekda Banten.
BACA JUGA: PTPN hanya Jual Gula Produksinya ke Bulog, Alasannya...
Ranta meyakini, masalah ini terjadi juga di beberapa Provinsi lain yang memiliki program sejenis. “Kami berharap pemerintah dapat menderegulasi peraturan terkait bantuan listrik untuk masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat di perdesaan,” harapnya.
Sekda mejelaskan, sejalan dengan rencana 12 proyek strategis pemerintah di Provinsi Banten, tentunya penambahan pasokan daya listrik menjadi sangat penting, apalagi jika melihat tingkat pertumbuhan investasi di Provinsi Banten yang sampai saat ini tumbuh sebesar 14 % per tahun, dimana capaian pada tahun 2015 adalah sebesar 45,03 trilyun yang terdiri dari investasi PMDN sebesar 10,71 trilyun, PMA sebesar 34,32 trilyun.
“Untuk investasi pada tahun 2016 ini menunjukan angka yang optimis dengan dicapainya investasi pada triwulan ke 1 mencapai 16,42 trilyun atau melampaui target daerah sebesar 14,1 trilyun,” sebut Sekda dihadapan Presiden Jokowi dan para kabinet kerjanya.
Menurut Sekda, dengan pertumbuhan investasi yang cukup menggembirakan dan didukung dengan rencana pembangunan 12 proyek strategis di Provinsi Banten tentunya akan memerlukan suplai daya listrik yang cukup besar. “Kedepan tentunya masih akan terus dibutuhkan pembangkit-pembangkit listrik baru baik yang berbahan bakar batubara, gas maupun energi baru dan terbarukan dengan berbagai infrastruktur jaringan pendukungnya di wiliayah Banten,” imbuhnya.
Selain dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), groundbreaking juga dihadiri, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, serta seluruh jajaran direksi PT PLN (Persero), dan Bupati Tangerang Zaki Iskandar.(yas/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PLTU Lontar Serap 3 Ribu Tenaga Kerja
Redaktur : Tim Redaksi