JAKARTA - Program pembangunan sektor infrastruktur dan energi pada lima tahun ke depan diperkirakan membutuhkan dana swasta USD 57 miliar. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meyakini, target investasi tersebut bisa tercapai di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) meski situasi politik sedang labil.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur menyatakan, kabinet Jokowi-JK memang butuh investasi swasta yang cukup besar. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 7 persen per tahun. "Program percepatan ekonomi daerah selama lima tahun ke depan kami perkirakan membutuhkan investasi swasta sekitar USD 57 miliar. Salah satunya, program tol laut yang membutuhkan dana USD 8 miliar," terangnya kepada Jawa Pos kemarin (10/10).
Namun, lanjut dia, sektor yang dirasa bakal membutuhkan dana yang lebih besar itu adalah di lingkup energi. Yakni, kebutuhan fasilitas 34 LNG receiving terminal, 85 terminal gas kota, dan 200 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Kebutuhan tersebut ditaksir bakal membutuhkan dana swasta USD 15 miliar.
"Belum lagi, pembangunan pembangkit listrik yang direncanakan menambah 25 ribu mw. Dari total rencana itu, swasta diperkirakan mendapat bagian sekitar 10 ribu mw. Tentu saja investasinya dalam berbagai macam seperti pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), hingga pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Kami perkirakan investasinya USD 14 miliar," ungkapnya.
Terakhir, pemerintah diharuskan mengembangkan industri hilir minerba untuk menggenjot nilai tambah. Pria yang juga menjabat ketua Asosiasi Tambang Emas Indonesia (ATEI) tersebut memperkirakan adanya kebutuhan 27 smelter baru. Itu terdiri atas 3 smelter tembaga, 3 smelter alumina, 6 smelter besi, 12 smelter nikel, dan 3 smelter emas. "Dana yang dibutuhkan besar sekali. Sekitar USD 20 miliar," imbuhnya.
Natsir optimistis pemerintah dapat menarik dana swasta untuk proyek investasi itu. Dia tidak menampik dampak yang ditimbulkan dari pertikaian politik pada masa transisi saat ini. Tapi, dunia usaha, baik nasional maupun global, masih punya ketertarikan untuk menanamkan modal di tanah air. "Realitas politik saat ini harus diterima. Tapi, kami yakin pengusaha masih optimistis. Asal pemerintah bisa memberikan insentif dan dorongan kebijakan yang tepat," ujarnya. (bil/c22/agm)
BACA JUGA: Kopi Luwak Terjual Rp 1,2 Juta Per Kg
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Tunggu Skema Kompensasi Kenaikan BBM ala Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi