JAKARTA - Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung, Jumat (19/7), menggeledah dua kantor yang diduga menjadi tempat penyimpanan dokumen kasus korupsi pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2010-2012 senilai Rp 1,4 triliun.
Kedua kantor tersebut adalah kantor Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika di Menara Ravindo Lantai 5 Jalan Kebon Sirih Nomor 75, Jakarta Pusat, serta kantor PT Multidata Rancana Prima di Raudha Building Jl Terusan HR Rasuna Said.
"Selain digeledah, juga kita sita beberapa dokumen dan surat yang kita nilai terkait kasus MPLIK," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung (Kapuspenkum) Setia Untung Arimuladi, Jumat (19/7).
Ditambahkan Untung, penggeledahan dan penyitaan dimaksudkan untuk memperkuat pembuktian terkait kasus MPLIK yang kini sudah ditingkatkan menjadi penyidikan.
Untuk kasus MPLIK, Kejagung sudah menetapkan tersangka terhadap DNA (Direktur PT Multi Data Rancana Prima) dan S (Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan). DNA dan S menurut penyidik diduga telah menyelewengkan proyek MPLIK untuk paket VI (Provinsi Sumatera Selatan) sebesar Rp 81,4 miliar dan paket VII (Jawa Barat dan Banten) sebesar Rp 64,1 miliar. Adapun modus korupsi yang dilakukan, spesifikasi teknis dan operasional perangkat tidak sesuai dengan kontrak.
Sementara itu Simpul Komunitas Anti Korupsi (SKAK) selaku pelapor kembali mendesak kejaksaan agar tak pandang bulu dalam menyidik kasus MPLIK. Hal ini dikemukakan Koordinator SKAK Aufa Rico saat mendatangi gedung Puspenkum.
"Siapapun yang terkait harus diperiksa, termasuk pejabat PT Telkom selaku pemegang tender proyek tersebut," kata Aufa.
Berdasarkan laporan Kominfo per 31 Desember 2011, realisasi penyediaan MPLIK baru tercatat 846 unit dari target 1.907 unit MPLIK di seluruh kecamatan di Indonesia. (pra/jpnn)
Kedua kantor tersebut adalah kantor Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika di Menara Ravindo Lantai 5 Jalan Kebon Sirih Nomor 75, Jakarta Pusat, serta kantor PT Multidata Rancana Prima di Raudha Building Jl Terusan HR Rasuna Said.
"Selain digeledah, juga kita sita beberapa dokumen dan surat yang kita nilai terkait kasus MPLIK," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung (Kapuspenkum) Setia Untung Arimuladi, Jumat (19/7).
Ditambahkan Untung, penggeledahan dan penyitaan dimaksudkan untuk memperkuat pembuktian terkait kasus MPLIK yang kini sudah ditingkatkan menjadi penyidikan.
Untuk kasus MPLIK, Kejagung sudah menetapkan tersangka terhadap DNA (Direktur PT Multi Data Rancana Prima) dan S (Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan). DNA dan S menurut penyidik diduga telah menyelewengkan proyek MPLIK untuk paket VI (Provinsi Sumatera Selatan) sebesar Rp 81,4 miliar dan paket VII (Jawa Barat dan Banten) sebesar Rp 64,1 miliar. Adapun modus korupsi yang dilakukan, spesifikasi teknis dan operasional perangkat tidak sesuai dengan kontrak.
Sementara itu Simpul Komunitas Anti Korupsi (SKAK) selaku pelapor kembali mendesak kejaksaan agar tak pandang bulu dalam menyidik kasus MPLIK. Hal ini dikemukakan Koordinator SKAK Aufa Rico saat mendatangi gedung Puspenkum.
"Siapapun yang terkait harus diperiksa, termasuk pejabat PT Telkom selaku pemegang tender proyek tersebut," kata Aufa.
Berdasarkan laporan Kominfo per 31 Desember 2011, realisasi penyediaan MPLIK baru tercatat 846 unit dari target 1.907 unit MPLIK di seluruh kecamatan di Indonesia. (pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kualitas Simulator SIM Lebih Buruk Dibanding di Timezone
Redaktur : Tim Redaksi