jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu, menuding Kementerian Agama mengelola pendidikan Islam secara asal-asalan. Bahkan, politikus Partai Demokrat itu menilai para pejabat di kementerian yang dipimpin Lukman Hakim Saifuddin itu tak punya komitmen meningkatkan kualitas pendidikan Islam.
"Para pejabat Kemenag mulai dari Sekjen sampai Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) tidak memiliki komitmen bagi peningkatan kualitas pendidikan Islam. Banyak saran dan masukan DPR yang tidak didengar," kata Khatibul Umam Wiranu dalam siaran persnya, Kamis (8/10).
BACA JUGA: Riset Iptek Masih Terkendala Dana, Ini Saran Menko PMK
Persoalan tersebut menurutnya menjadi temuan pokok panitia kerja (Panja) Pendidikan Islam yang dibentuk oleh komisi VIII sejak 15 Agustus lalu. Salah satu kekhawatirannya terhadap pengelolaan Pendis secara asal-asalan, karena para pejabat Kemenag tidak mampu membuat RKA/KL (Rencana Kerja dan Anggaran/Kementerian Lembaga). Padahal, RKA/KL itu adalah potret sesungguhnya apa yang akan dikerjakan di tahun depan.
Selain itu, ketidakmampuan dirjen Pendis dan sekjen Kemenag dalam mengurus pendidikan Islam, kata Khatibul, terbukti nyata pada rapat konsinyering komisi VIII beberapa hari lalu, yang terpaksa dihentikan karena mereka tidak bisa menyajikan RKA/KL.
BACA JUGA: Pengumuman! Hari Ini Ada Seminar Pendidikan Berkaliber Internasional di Kemendikbud
"Padahal, dalam rapat kerja sebelumnya juga sudah pernah terjadi ditutup tanpa kesimpulan akibat tidak adanya rincian kegiatan yang diminta komisi VIII. Ada kesan bahwa program kerja ditutup-tutupi. Tidak jelas apa alasannya sehingga mereka menutup itu bahkan ke DPR yang memiliki tugas pengawasan dan penganggaran," ujarnya menyayangkan.
Diakuinya bahwa saat ini DPR tidak lagi membahas anggaran sampai di satuan tiga/program kerja, namun putusan itu bukan berarti DPR tidak boleh mengetahui apa saja yang akan dikerjakan selama setahun ke depan.
BACA JUGA: Menteri Anies: Kesehatan Prioritas! Pendidikan Nomor Berapa?
Karena itu, pihaknya meminta Menteri Agama mengganti atau setidaknya memberi peringatan keras kepada anak buahnya untuk bekerja secara benar dalam pembahasan RKA/KL. Karena jargon madrasah lebih baik, tidak tercermin dalam kerja para pejabat Kemenag. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keahlian Lulusan SMK tak Sesuai Kebutuhan Industri
Redaktur : Tim Redaksi