jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mengumpulkan kepala dinas ketenagakerjaan di daerah dengan PPKM level 3 dan 4 pada Jumat (23/7), secara virtual.
Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri mengatakan pertemuan itu dilakukan dalam rangka menyukseskan program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
BACA JUGA: Ida Fauziyah Paparkan Rangkaian Kebijakan Kemenaker dalam Program PEN Sejak 2020
Menurutnya BSU bukan program baru karena telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Hanya saja, sambungnya, untuk BSU tahun ini terdapat sedikit perbedaaan.
"Perbedaannya dikaitkan dengan keadaan saat ini, yaitu PPKM Darurat dan juga yang utamannya berdasarkan masukan-masukan dari sejumlah pihak atas pelaksanaan BSU tahun kemarin agar kita tahun ini berjalan lebih tertib, lebih akuntabel, dan lebih tepat sasaran bagi penerima BSU," ucapnya.
BACA JUGA: Kemenaker Godok Kebijakan BSU 2021
Untuk itu, ia meminta para Kadisnaker agar dapat berkolaborasi dan bersama-sama bersemangat dalam melaksanakan BSU tahun ini. Baginya, dukungan dan kolaborasi dari para Kadisnaker sangat penting bagi kelancaran pelaksanaan BSU.
"Peran Bapak, Ibu Kadisnaker adalah harus memastikan para pekerja yang terdampak di sektor-sektor seperti transportasi, hotel, restoran, ritel itu benar ter-cover dalam BSU," ucapnya.
BACA JUGA: Pesan Ida Fauziyah Kepada 18 Eselon II Kemenaker yang Dilantik Hari Ini
Menurutnya, Presiden Joko Widodo sangat menaruh perhatian terhadap program BSU guna mencegah terjadinya PHK dan dapat meningkatkan daya tahan ekonomi para pekerja, sehingga kemiskinan kronis tidak bertambah.
"Benar-benar fokus, perhatian Bapak Presiden karena instrumen kebijakan stimulus BSU ini benar-benar bisa mencegah PHK atau yang potensi PHK tidak jadi PHK kalau sudah ada BSU," tegas Putri. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia