JAKARTA--Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) diminta untuk lebih tegas dalam menghadapi sikap pemerintah Malaysia yang semakin tidak dapat memberikan kepastian mengenai kenaikan gaji para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bahkan jika kondisi ini tak kunjung menuai hasil, DPR juga mengusulkan moratorium pengiriman TKI terutama di sektor domestic worker bidang Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).
"Pemerintah Indonesia harus tegas dan jangan lemah, kita harus menunjukan bahwa Indonesia sebagai Negara berdaulat. Bila perlu, hentikan saja pengiriman TKI PLRT ke negara Malaysia jika Pemerintah Malaysia tidak menerima keputusan baru ini,” tegas Anggota Komisi IX DPR RI, Herlini Amran, di Jakarta, Selasa (20/03)
Legislator asal Kepulauan Riau ini menilai tambahan keputusan baru ini sudah benar dan berpihak kepada PLRT Indonesia. Sehingga, yang perlu dilakukan saat ini adalah memperkuat proses negosiasinya saja.
Menurut data Migrant Care, terang Herlini, jumlah upah minimum TKI lebih rendah dibanding tenaga kerja asing lainnya. Gaji yang diterima tenaga kerja asal Srilanka mencapai 1000 Ringgit Malaysia (RM), sementara tenaga kerja dari Filipina menerima 1200 RM, sementara itu upah TKI semula berkisar antara 350-400 RM menjadi 600-800 RM. " Jadi Wajar saja kan kita minta menaikkan gaji minimal 700 RM?" ujarnya.
Jika Malaysia tidak menyetujui usulan gaji tersebut, maka dipersilakan untuk mencari PRT dari negara lain atau bahkan bisa menggunakan PRT dari Malaysia itu sendiri dan tidak perlu impor dari negara lain. “Warga Indonesia bukan budak yang digaji tidak sepadan dengan pekerjaannya?” cetus Herlini.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera ini berharap Pemerintah menjadikan ini pelajaran berharga untuk tetap mempertahankan bargaining position nya di negara luar lainya. “Kesepakatan baru ini diharapkan dapat mendorong kedepannya TKI PLRT menjadi TKI Formal,” pungkasnya. (Cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Abaikan Protes Malaysia
Redaktur : Tim Redaksi