"Historis program padat karya ini cukup panjang dan dalam kondisi Indonesia saat ini, Kemnakertrans menilai masyarakat di perdesaan masih membutuhkan program padat karya yang sudah membooming. Yang menilai efektivitas program ini kan lembaga-lembaga masyarakat dan juga masyarakat itu sendiri,” ujar Reyna dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (10/10).
Program padat karya ini, sebut Reyna, memiliki ciri khas tersendiri karena cakupan programnya adalah masyarakat yang ada di desa. Sehingga, program ini dapat membangun satu voluntir atau kerja sama yang menimbulkan pemberdayaan masyarakat.
"Jadi, itu ciri khas dari padat karya sehingga tanggung jawab itu dilakukan secara sukarela dan bersama-sama dengan difasilitasi oleh pemerintah," tuturnya.
Menurut Reyna, pemerintah mengakui bahwa jalan-jalan rintisan yang selama ini ada di perdesaan itu adalah suatu rintisan dari masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator tentunya memberikan suattu pemahaman dan edukasi kepada masyarakat itu. Bahkan, banyak jalan-jalan perintis yang dibangun masyarakat itu meningkat menjadi jalan kabupaten, bahkan ada pula yang meningkat menjadi jalan provinsi.
“Ini yang akan kita tingkatkan dan telah kita evaluasi secara lebih khusus lagi baik di dalam teknikal, kualitas dan pengawasan dari infrastruktur itu,” kata Reyna.
Namun begitu, Reyna sendiri mengeluhkan anggaran Kemnakertrans yang terbatas untuk program padat karya ini. Untuk tahun 2012 ini saja, terang Reyna, Kemenakertrans hanya memiliki 90 ribu paket program. Namun Reyna bertekad untuk program padat karya tahun 2012 akan mencapai 105 ribu paket. “Mudah-mudahan, nanti di akhir tahun baru bisa kita ketahui,” imbuhnya.
Mengenai nilai nominal, Reyna berharap Kemenakertrans mendapat anggaran Rp 300 miliar untuk tahun 2013 mendatang. Idealnya, kata dia, Dinas Tenaga Kerja di daerah membutuhkan paling tidak minimal 5 hingga 6 paket per desa, atau lebih ideal lagi 10 paket per desa. 1 paket program padat karya ini menampung 40 hingga 60 orang.
“Itupun kalau disetujui DPR, padahal kita membutuhkan sekitar Rp 6 triliun untuk program padat karya ini,” jelasnya
Walaupun anggaran Kemenakertrans itu sangat kurang, Reyna mengingatkan bahwa penganggur itu merupakan aset negara yang perlu diberdayakan. "Penganggur itu kan aset, jadi ya selama ini memang harus dilakukan upaya bagaimana program padat karya ini diakui tidak saja oleh masyarakat kemudian oleh pemangku kepentingan tetapi juga harus diakui oleh seluruh bangsa bahwa kualitas dari padat karya ini bisa melipatgandakan hal-hal yang kita harus optimalisasikan," jelasnya.
Lebih jauh Reyna menambahkan, hasil dari lokakarya ini akan digunakan sebagai model dan kelak ditingkatkan sebagai evaluasi dan model padat karya yang akan dipakai oleh Kemnakertrans, khususnya dalam peningkatan kualitas. (Cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tertangkap Tangan, Kejagung Diminta Pecat Jaksa Pemeras
Redaktur : Tim Redaksi