PONTIANAK--Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Universitas Tanjung Pura sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) tentang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
Penandatanganan MoU antara Kemenakertrans dan Universitas Tanjung Pura (Untan) dilakukan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Rektor Universitas Tanjung Pura Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA,di Kantor Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (2/4).
Muhaimin mengatakan, kerjasama dengan akademisi universitas Tanjung Pura ini meliputi pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ini meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan dan penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung program-program di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
“Akademisi universitas dan pemda diminta bantuan melakukan penelitian dan pengembangan kawasan transmigrasi yang memenuhi kriteria, layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan. Juga mengembangkan dan menciptakan teknologi tepat guna membangun dan memfasilitasi sistim informasi dan manajeman,” kata Muhaimin.
Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kemenakertrans, Jamaluddin Malik mengungkapkan, kualitas pendidikan di daerah atau wilayah transmigrasi hingga saat ini masih sangat rendah khususnya terjadi pada penduduk usia muda..
”Rendahnya kualitas pendidikan itu mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak karena tidak memenuhi persyaratan jabatan dan lowongan yang tersedia. Maka dari itu, dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi di wilayah transmigrasi saat ini,” ungkap Jamaluddin.
Persoalan lainnya, adalah menyangkut kesenjangan sebaran SDM dikaitkan dengan SDA yang tersedia. Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan persebaran penduduk yang timpang, mempunyai potensi SDM dan SDA yang berbanding terbalik di beberapa daerah. Hal itu juga mengakibatkan alokasi tenaga kerja di satu daerah dengan daerah lain tidak efisien.
”Semua hal tersebut berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja secara nasional. Kondisi demikian diperparah oleh krisis energi dan krisis pangan baru-baru ini, yang secara langsung berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat miskin atau penganggur,” imbuhnya.
Oleh karena itu, terang Jamal, pemerintah akan terus mengupayakan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang juga disertai dengan peningkatan daya beli masyarakat menjadi prioritas dan harus mendapat dukungan dari semua pihak.
”Pemerintah terus melakukan berbagai terobosan dan langkah-langkah antisipatif. Diantaranya melalui perumusan kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan menggalang kerjasama dengan perguruan tinggi. Maka itu, perguruan tinggi diharapkan mampu bertindak sebagai sumberdaya komplementer di tengah keterbatasan sumberdaya Kemenakertrans,” tuturnya. (cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada TKI Dieksekusi, Malaysia Janji Beritahu RI
Redaktur : Tim Redaksi