Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2Ktrans) Kemenakertrans, Jamaluddien Malik mengungkapkan, tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan pemukiman di provinsi Sulteng. Antara lain, pembangunan Rumah Tinggal dan Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 845 unit, pembukaan lahan seluas 627,5 hektar, jalan poros sepanjang 42,68 km, dan jalan desa sepanjang 16,50 km.
Menurutnya, dengan pembangunan infrastruktur di daerah kawasan transmigrasi tersebut dapat meningkatkan perekonomian transmigran karena berbagai komoditas unggulan yang dihasilkan dapat dipasarkan ke daerah lain.
“Penyelenggaraan transmigrasi di Sulteng ini diharapkan dapat mendorong perluasan dan pengembangan investasi oleh badan usaha dan masyarakat dalam pengolah potensi yang ada,” ungkap Jamal - sapaan akrab Jamaluddien- dalam arahannya pada rapat Regional Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Palu, Sulteng, Senin (8/10).
Pada tahun 2012 Kemenakertrans telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan transmigrasi di Sulawesi Tengah sebesar Rp 88.596.000.000 terdiri dari alokasi pembangunan kawasan transmigrasi sebesar Rp 64.379.000.000 dan untuk pembinaan pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi sebesar Rp 24.217.000.000.
Di tahun 2013 mendatang, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 75.114.000.000 untuk pembangunan kawasan transmigrasi sebesar Rp 37.702.000.000 dan untuk pembinaan pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi sebesar Rp. 37.411.000.000.
Jamaluddien menerangkan, sumber daya perkebunan dan kehutanan yang cukup banyak dihasilkan oleh provinsi Sulteng, antara lain coklat, kelapa sawit, karet , kopi, kelapa, jambu mente dan vanili. Sedangkan sumber daya pertanian dan peternakan, terdiri dari padi, jagung, umbi-umbian, sapi, kambing dan domba.
"Saat ini di Sulawesi Tengah juga terdapat beberapa investor yang telah melakukan kerjasama kemitraan dengan Kemenakertrans. Di antaranya, PT. Sawit Jaya Abadi di kabupaten Poso dan PT. Hardaya Inti Plantation di kabupaten Buol. Sedangkan PT. Cahaya Idola Tunggal Rona Alam di kabupaten Marowali masih dalam proses Izin Pelaksanan Transmigrasi (IPT) dengan rencana pembangunan kebun plasma seluas 11.103 Ha dan kebun inti seluas 14.912 Ha," sebutnya.
Dijelaskan, penyelenggaraan transmigrasi di provinsi Sulteng sebenarnya telah dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda tahun 1907, yaitu dengan dipindahkannya 28 kolonis sukarela asal Jawa Tengah yang ditempatkan di Desa Kalawara, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala. Kemudian, pada tahun 1908 dilanjutkan dengan mengirimkan transmigrasn sebanyak 146 kepala keluarga (KK) di Kalawara sebagai kolonisasi kedua setelah Gedong Tataan-Lampung.
Setelah terbentuk Republik Indonesia, lanjut Jamal, penempatan transmigran pertama dilakukan pada tahun 1959 di lokasi Kalora Lembah Gumbasam Desa Sindondo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala sebanyak 50 KK transmigran lokal (Desa Sindodo 25 KK dan Desa Kaleke 25 KK).
“Setelah kantor Transmigrasi cabang Palu terbentuk pada tahun 1962, penempatan transmigrasi kedua ada di Desa Nambaru (Sumber Sari) sebanyak 52 KK yang terdiri dari 248 jiwa yang berasal dari Bali yang kemudian berlanjut hingga sekarang,” paparnya.
Jamal menyebutkan, sampai saat ini jumlah transmigran terus menyebar ke berbagai kabupaten yang ada di provinsi Sulteng. Saat ini total penempatan sebanyak 74.560 KK atau sebanyak 316.195 jiwa dengan menempati 235 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).
“Program transmigrasi telah berhasil mengakselerasi terbentuknya pusat-pusat produksi baru, yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia. Bahkan telah mampu mendukung pembentukan pusat-pusat pemerintahan baru berupa 382 kecamatan baru dan 103 kabupaten/kota baru di Indonesia. Di kabupaten Buol - Sulawesi tengah, terdapat dua kecamatan yang merupakan eks lokasi transmigrasi yaitu Bukal dan Tiloan,” lanjut Jamaluddien. (Cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Lebaran Haji, Stok Daging Aman
Redaktur : Tim Redaksi