JAKARTA--Mencuatnya kabar adanya rencana aksi penutupan jalan yang akan dilakukan oleh para buruh di Cikarang pada Kamis (29/3) besok, langsung ditangani cepat oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Kementerian yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu melakukan koordinasi dengan para pengurus Serikat Pekerja (SP) yang berada di kawasan tersebut.
"Kami sudah mendengar kabar tersebut dan langsung berkoordinasi dengan para pengurus SP dan buruh yang ada di sana. Kita berusaha mendorong mereka untuk memastikan kondisi keamanannya dan sebagainya," ungkap Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenakertrans, Ruslan Irianto Simbolon saat dihubungi JPNN di Jakarta, Rabu (28/3).
Diakui, aksi demonstrasi buruh terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini memang tidak bisa dicegah. Menurutnya, itu memang hak para buruh untuk melakukan demonstrasi.
"Akan tetapi, jika aksi demonya dengan cara menutup jalan lagi, atau bahkan sampai bertindak anarkis itu tidak diperbolehkan. Kalau memang sampai terjadi, tentu akan ada penindakan," tukasnya.
Selanjutnya terkait dengan kesejahetraan pekerja/buruh, Irianto mengungkapkan bahwa hal itu sudah dibahas sehingga Menakertrans mengeluarkan surat edaran pencegahan PHK yang ditujukan kepada seluruh Bupati, Walikota, dan Gubernur di seluruh Indonesia . Di dalamnya, juga dijelaskan bahwa perusahaan wajib memperhatikan daya beli pekerja, transportasi, uang makan dan lainnya.
"Kepala daerah harus bisa memberikan masukan agar perusahaan yang besar dan sehat dapat mempertimbankan pemberian upah tambahan kepada pekerja/buruh. Tapi jika kondisi perusahaan tidak memungkinkan, maka sebaiknya harus ada solusi lain sehingga jangan sampai ada pemecatan," pungkasnya. (Cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polemik Anak Haram, Kemenag Mediasi MK-MUI
Redaktur : Tim Redaksi