jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi siap mengambilalih pengelolaan Balai-balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang kondisinya terbengkalai dan tidak berfungsi secara optimal dalam menyelenggarakan pelatihan kerja
Pengambilalihan pengelolaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BLK-BLK dan memberikan manfaat yang maksimal untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja di daerah-daerah.
BACA JUGA: Saran Ahli Dalam Negeri Dicueki, Lebih Percaya Negara Lain
"Bila pemerintah daerah tidak mampu mengelola dan memanfaatkan keberadaan BLK, maka kita siap mengambilalih pengelolaan dan aset BLK melaui kesepakatan bersama,” kata menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta pada Rabu (25/6), seusai melakukan peninjauan Balai Besar Latihan Kerja Industri Medan pada Rabu (25/6)
Muhaimin mengatakan, saat ini sebagian besar BLK di daerah-daerah belum memiliki kualitas, kapasitas pelatihan dan instruktur yang memadai. Masih banyak balai latihan kerja UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) milik Pemda yang memerlukan pembenahan-pembenahan menyeluruh.
BACA JUGA: MS Hidayat Khawatir Pemecatan Tiga Kader Rusak Citra Partai
"Ada beberapa aspek yang harus dibenahi yaitu infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaan BLK itu sendiri," kata Muhaimin.
Data Kemenakertrans terakhir menyebutkan, Dari 252 BLK milik pemda tersebut, hanya 10 persen saja BLK milik Pemda yang kondisi infrastruktur dan fasilitas yang baik. Selebihnya 49 presiden BLK milik pemda kondisinya sedang, dan 41 presiden kondisinya dikategorikan buruk.
BACA JUGA: Pernah Menghina Gus Dur Buta, Lily Sebut Prabowo Tak Bernurani
Muhaimin mengatakan pemerintah daerah seringkali tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengelola BLK. Padahal, menurut dia, BLK sangat penting mencetak tenaga kerja yang dibutuhkan pasar kerja dan industri.
Muhaimin berharap pemerintah daerah lebih serius mengelola dan mengembangkan BLK, yaitu dengan meningkatkan alokasi anggaran serta merintis kemitraan yang kreatif dengan perusahaan-perusahaan swasta.
Dikatakan Muhaimin keberadaan BLK-BLK di pusat dan daerah harus dimanfaatkan secara maklsimal karena terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi para pencari kerja karena program pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan industri.
“Kemenakertrans terus melakukan proses pembenahan dalam aspek pelatihan, sertifikasi dan penempatan di balai latihan kerja dengan sasaran para pengangguran, pencari kerja dan masyarakat umum sehingga nantinya lulusan BLK langsung dapat terserap pasar kerja di daerah-daerah, kata Muhaimin.
Setelah berlatih keterampilan dan kompetensi kerja di BLK, para pencari kerja dan pengangguran diharapkan dapat segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, minat dan bakatnya. (mas)
Bahkan lebih jauh lagi, diharapkan mereka dapat berwirausaha dan membuka lapangan kerja baru yang bisa bermanfaat lebih besar bagi masyarakat luas. (adv)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Staf Khusus Presiden Ogah Ungkap Materi Pemeriksaan
Redaktur : Tim Redaksi