jpnn.com - JAKARTA - Politisi senior Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian, MS Hidayat menyatakan pemecatan dari keanggotaan suatu partai politik merupakan hukuman paling berat.
Pernyataan ini terkait kasus pemecatan terhadap Poempida Hidayatullah, Agus Gumiwang dan Nusron Wahid dari keanggotaan Partai Golkar, akibat mendukung Jokowi-JK.
BACA JUGA: Pernah Menghina Gus Dur Buta, Lily Sebut Prabowo Tak Bernurani
Di satu sisi, ujar Hidayat, pemecatan itu menunjukkan ketegasan sikap DPP Golkar terhadap kadernya yang dianggap melakukan pelanggaran. Tetapi, di sisi lain, supaya tidak menimbulkan keraguan terhadap standar ganda atau sikap yang diskriminatif, maka perlu ada penjelasan resmi dan tuntas dari DPP Golkar.
"Kalau DPP tidak memberikan penjelasan, kita khawatir, pro-kontranya akan makin menajam sehingga terjadi kesimpangsiuran," kata MS Hidayat di Jakarta, Rabu (25/6).
BACA JUGA: Staf Khusus Presiden Ogah Ungkap Materi Pemeriksaan
Karena itu, dia berharap, kasus pemecatan Poempida Hidayatullah, Agus Gumiwang dan Nusron Wahid, cepat diberikan penjelasan oleh DPP. Karena kalau kasus ini terus berlarut-larut, bagaimanapun akan merugikan citra partai.
"Dalam suasana menjelang pilpres ini, kita mesti mengkonsolidasikan seluruh kekuatan partai untuk memenangkan capres kita," saran MS Hidayat.
BACA JUGA: Jokowi-JK Center Fokus ke Kampanye Kreatif
Di gedung DPR, politisi Golkar lainnya, Aly Yahya mengatakan, pemecatan Poempida Hidayatullah Cs dari keanggotaan Golkar, menyalahi keputusan Rapimnas VI Golkar Tahun 2014.
Keputusan Rapimnas ujar Aly, hanya meminta kepada pengurus untuk mengundurkan diri dari struktur partai bila merasa tidak sejalan dengan DPP.
"Kalau tidak mau, ya dimundurkan, tetapi bukan dipecat dari keanggotaan partai. Jadi, kalau dipecat keanggotaan partainya, DPP salah dan kesalahan itu akan dievaluasi dalam rapimnas setelah pilpres," pungkas Aly Yahya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diperiksa KPK, Bupati Biak Numfor Dicecar Soal Pemberian Uang Suap
Redaktur : Tim Redaksi