jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan memberikan bantuan berupa fasilitas kesehatan untuk 157 pasar di enam provinsi di Indonesia.
Yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Sebaiknya Potong Gaji atau Tunjangan PNS? Najwa Shihab vs DPR
Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Khusus untuk di DKI Jakarta, Kemendag akan memberikan bantuan kepada 20 pasar tradisional, termasuk Pasar Kramat Jati.
Langkah pemerintah menyalurkan berbagai bantuan guna mengurangi dampak negatif COVID-19 melalui skema bantuan sosial (bansos) dinilai akan memberi keringanan kepada masyarakat.
BACA JUGA: Mendag Agus Suparmanto Jamin Kebutuhan Pokok Cukup Sampai Lebaran
Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan kebijakan jaringan pengaman sosial menghadapi COVID-19 antara lain memberi bantuan bansos sembako kepada 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Jakarta, dan kepada 600 ribu KPM di Bogor Depok Tangerang Bekasi selama tiga bulan, April hingga Juni dengan anggaran Rp3,42 triliun.
Bantuan lain, melalui kartu sembako yang diberikan kepada 20 juta KPM senilai Rp200 ribu per bulan selama 12 bulan dengan anggaran Rp43,6 triliun.
BACA JUGA: Ada Warga Berencana Jual Ginjal untuk Bertahan Hidup, Pak Ganjar Langsung Bergerak Cepat
Ada juga bantuan berupa bantuan melalui Program Keluarga Harapan selama 12 bulan dengan anggaran Rp37,4 triliun.
Selanjutnya, bantuan sosial tunai non-Jabodetabek sebanyak Rp600 ribu/bulan selama tiga bulan, April hingga Juni, yang diberikan kepada 9 juta KPM, di luar penerima PKH dan Kartu Sembako, dengan anggaran mencapai Rp16,2 triliun.
Piter Abdullah, ekonom yang juga dosen Perbanas Institute menyebut, langkah bantuan pemerintah tersebut diharapkan akan mengurangi beban masyarakat yang terdampak COVID-19.
“Ketika ekonomi mengalami tekanan dan berdampak negatif kepada kelompok bawah maka bantuan sosial sangat dibutuhkan, terlepas siapapun pemimpinnya,” ujar Piter dalam pernyataan resminya, Senin (4/5).
Piter menjelaskan, pemerintah memang memiliki banyak skim bantuan kepada masyarakat terdampak.
Bantuan-bantuan ini juga melibatkan banyak pihak. Ada yang disalurkan kementerian dan ada yang disalurkan oleh pemerintah daerah.
Karena itu, dia mendorong agar koordinasi penyaluran dibangun dengan baik. Jangan sampai bantuan bansos menjadi terlambat diterima.
“Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyaluran bantuan karena masyarakat membutuhkannya segera. Bantuan sembako memang tidak mempengaruhi daya beli karena diberikan dalam bentuk barang, tetapi bantuan ini dibutuhkan masyarakat tidak mampu,” ucapnya.
Dia juga berharap, di tengah pandemi, Kemendag dapat menjaga agar harga berbagai kebutuhan sembako terjangkau, harga stabil. Karena itu, perlu menjaga rantai pasokan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Kata Piter, yang menentukan pergerakan harga adalah ketersediaan supply yang mencukupi dan besarnya demand. Karena itu, perlu memastikan ketersediaan barang, agar harga tidak melambung. “Yang diharapkan dari Kemendag adalah lebih kepada menjaga ketersediaan barang,” ucap Piter.
Karena itu, langkah Kementerian Perdagangan dengan melakukan regulasi dan deregulasi, termasuk pelonggaran impor, sudah tepat, dalam rangka menjaga pasokan barang-barang pangan yang tidak cukup diproduksi di dalam negeri, seperti bawang putih, bawang bombay, dan daging sapi.
“Pelonggaran impor dibutuhkan dalam rangka menjaga pasokan,” kata Piter.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menekankan, agar pasokan dan harga bahan pokok tetap terkendali seperti tahun-tahun sebelumnya, diperlukan sinergi langkah dan upaya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, beserta pelaku usaha pangan.
“Pemerintah menyadari antisipasi dampak penyebaran virus COVID-19 ini merupakan tanggung jawab kita bersama yang memerlukan sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha terkait bahan pokok, maupun masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengajak masyarakat tetap tenang, tidak perlu belanja berlebihan, dan selalu menjaga kesehatan,” jelas Mendag.
Mendag juga meminta para pemerintah daerah untuk memantau perkembangan harga dan pasokan bahan pokok secara intensif. Langkah itu dibutuhkan untuk memonitor indikasi kelangkaan barang dan dapat melakukan langkah antisipasi dengan cepat. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad