JAKARTA - Direktur Penataan Daerah, otonomi Khusus (Otsus) dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kementerian Dalan Negeri (Kemendagri) Boy Tenjuri mengatakan 80 persen daerah pemekaran gagal. Sedangkan 20 persennya lagi hanya masuk dalam kategori sedang.
“Evaluasi pemerintah di tahun 2012-2013 sebesar 80 persen daerah pemekaran gagal atau buruk. Selebihnya masuk kategori sedang. Belum ada yang baik, apalagi mampu memenuhi harapan untuk menyejahterakan rakyat," kata Boy Tenjuri dalam Dialog Kenegaraan, "Pemekaran Daerah Kebutuhan Masyarakat Atau Kepentingan Elite ", di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (8/5).
Karena fakta tersebut lanjutnya, pemerintah sudah membuat moratorium pemekaran. "Hanya DPR yang masih mempertimbangkan pemekaran secara politis,” tegasnya.
Posisi terakhir soal inisiatif DPR terhadap DOB, menurut Boy, awalnya berjumlah 33 DOB, kemudian diseleksi menjadi 19 daerah hingga mengerucut hanya jadi 5 calon DOB yakni Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muna Barat, Kota Raha, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
"Dari 5 calon DOB tersebut pemerintah belum mengetahui, apakah DPR menerima atau tidak? Karena, syarat teknis administratif harus tetap dipenuhi. Jadi, tidak benar kalau pemerintah main-main dengan DOB ini,” ujarnya.
Selama ini pemerintah pasif dengan DOB. Kecuali untuk merespon usulan DPR tentang DOB dan itu harus sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2007 tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah. “Sampai 2009 ini sudah ada 539 kabupaten/kota," imbuhnya.(fas/jpnn)
“Evaluasi pemerintah di tahun 2012-2013 sebesar 80 persen daerah pemekaran gagal atau buruk. Selebihnya masuk kategori sedang. Belum ada yang baik, apalagi mampu memenuhi harapan untuk menyejahterakan rakyat," kata Boy Tenjuri dalam Dialog Kenegaraan, "Pemekaran Daerah Kebutuhan Masyarakat Atau Kepentingan Elite ", di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (8/5).
Karena fakta tersebut lanjutnya, pemerintah sudah membuat moratorium pemekaran. "Hanya DPR yang masih mempertimbangkan pemekaran secara politis,” tegasnya.
Posisi terakhir soal inisiatif DPR terhadap DOB, menurut Boy, awalnya berjumlah 33 DOB, kemudian diseleksi menjadi 19 daerah hingga mengerucut hanya jadi 5 calon DOB yakni Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muna Barat, Kota Raha, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
"Dari 5 calon DOB tersebut pemerintah belum mengetahui, apakah DPR menerima atau tidak? Karena, syarat teknis administratif harus tetap dipenuhi. Jadi, tidak benar kalau pemerintah main-main dengan DOB ini,” ujarnya.
Selama ini pemerintah pasif dengan DOB. Kecuali untuk merespon usulan DPR tentang DOB dan itu harus sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2007 tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah. “Sampai 2009 ini sudah ada 539 kabupaten/kota," imbuhnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Usut Pejabat yang Setor ke Hakim Setyabudi
Redaktur : Tim Redaksi