jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut positif seruan Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang meminta masyarakat tidak mengibarkan bendara Aceh selama masa tenang, selama belum tercapainya kesepakatan bersama evaluasi Peraturan Daerah (Qanun) bendera Aceh.
Seruan dikemukakan setelah sebelumnya beredar informasi sekelompok masyarakat berniat mengibarkan bendera dimaksud memeringati delapan tahun perdamaian antara pemerintah Indonesia-Gerakan Aceh Merdeka, 15 Agustus mendatang.
BACA JUGA: MK Tuntaskan 109 Perselisihan Pilkada
“Kami sangat mengapresiasi upaya itu (seruan Gubernur Aceh),” ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Restuardy Daud, di Jakarta, Kamis (1/8).
Menurutnya, seruan tersebut sangat positif karena sampai saat ini belum dicapai kesepahaman bersama terkait simbol-simbol yang terdapat pada bendera tersebut. Jika tetap dikibarkan, dikhawatirkan timbul polemik di tengah masyarakat.
BACA JUGA: LKAAM Galang Kekuatan Dukung Irman Jadi Capres
Selain itu pengibaran juga dinilai melanggar aturan terutama Pasal 6 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah. Disebutkan, desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan dengan desain logo bendera organisasi terlarang atau gerakan separatis. Sementara pada bendera Aceh diduga memuat sejumlah simbol-simbol GAM.
“Jadi himbauan sangat tepat dalam menjaga ketertiban dan suasana yang kondusif. Tidak saja di Aceh, tetapi juga untuk Indonesia secara umum,” ujarnya.
BACA JUGA: Anas Awalnya Disiapkan Jadi Capres Demokrat
Sebagaimana diketahui Rabu (31/7) kemarin, pemerintah pusat yang diwakili Kemendagri kembali menggelar pertemuan dengan perwakilan pemerintah provinsi Aceh, terkait evaluasi Qanun bendera Aceh. Namun pertemuan yang digelar untuk kesekian kalinya tersebut belum juga menghasilkan kesepakatan bersama. Pihak-pihak yang ada hanya menyepakati dilakukannya perpanjangan masa tenang untuk kemudian kedua belah pihak akan kembali bertemu pada 15 Oktober mendatang.
Pemerintah menilai penggunaan lambang GAM dalam bendera menyalahi aturan, sementara pemerintah Aceh dan DPR Aceh menilai penggunaan atribut tidak menyalahi aturan dan merupakan aspirasi dari seluruh masyarakat Aceh. Meski begitu Gubernur Aceh Abdullah Zaini, menghormati poin-poin kesepakatan selama masa tenang. Karena itu ia menghimbau agar masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera dimaksud selama batas waktu yang ditentukan bersama.
“Kami minta bendera itu tidak dikibarkan dulu. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang dapat merusak arti kesepakatan yang telah diambil bersama-sama,” ujar Gubernur Aceh Zaini Abdullah usai menghadiri pertemuan di gedung Kemendagri Jakarta, Rabu (31/7).(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Larang Truk Ekspedisi Masuk Pelabuhan Merak
Redaktur : Tim Redaksi