Kemendagri Bergerak Cepat Merespons Keluhan dari Warga Kabupaten Karo

Rabu, 05 Januari 2022 – 20:57 WIB
Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Foto: Kemendagri

jpnn.com, KARO - Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengatakan pihaknya akan memfasilitasi penyediaan infrastruktur dalam mendukung distribusi hasil pertanian di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. 

Dia menyampaikan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk memberikan perhatian khusus sesuai kewenangannya. 

BACA JUGA: Warganya Kirim Jeruk ke Jokowi, Bupati Karo: Bukan Protes, Mereka Begitu Cinta...

“Persoalan jalan produksi yang dikeluhkan oleh masyarakat itu merupakan tanggung jawab atau urusan pemerintahan di daerah,” kata Kastorius, Rabu (5/1).

Menurut Kastorius, Mendagri sebagai koordinator pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu berfungsi untuk melakukan fasilitasi, pembinaan dan juga pengawasan terhadap seluruh pemerintah daerah. 

BACA JUGA: Jajal Mitsubishi Xpander Ultimate 2021, Tetap Nyaman Digeber di Jalan Rusak 

Kastorius menjelaskan kunjungan kerjanya ke Karo bertujuan untuk memastikan adanya sinkronisasi dan harmonisasi penanganan penyediaan infrastruktur dalam mendukung sektor pertanian, khususnya di wilayah Liang Melas, Kabupaten Karo. 

Liang Melas merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian yang terdiri dari 4 kecamatan yaitu Tigabinanga, Kutabuluh, Laubaleng, dan Mardingding.

BACA JUGA: Soroti Jalan Lintas Kota yang Rusak Parah, LaNyalla: Pemprov Sumut Segera Turun Memperbaiki

Kastorius mengungkapkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 menunjukkan jumlah penduduk di wilayah tersebut sebanyak 6.486 jiwa dan luas pertanian mencapai 6.249 hektar dengan komoditi unggulan jeruk, jagung, kemiri, dan tanaman sayur-sayuran. 

Adapun infrastruktur jalan di Liang Melas dengan kondisi yang bervariasi, dari tingkat kerusakan ringan hingga rusak berat merupakan jalan di bawah kewenangan kabupaten sepanjang 32 kilometer. 

Dia menyebut pertemuannya dengan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Karo merupakan upaya cepat dalam mencari solusi. 

Dengan kondisi kerusakan jalan, petani jeruk disebut-sebut mengeluarkan biaya tambahan untuk menutupi kebutuhan transportasi saat melalui jalan itu dalam mendistribusikan komoditas pertanian di wilayah tersebut. 

Selain itu, sektor kesehatan juga membutuhkan akses jalan yang memadai dalam rangka penanganan masyarakat yang membutuhkan penanganan medis mendesak. 

Kondisi jalan itu juga berdampak pada kelancaran akses ke lokasi pendidikan dan tingginya harga barang kebutuhan masyarakat. 

"(Diharapkan) adanya akselerasi kegiatan ekonomi dan juga tren yang semakin baik di tingkat makro, di tingkat konektivitas," ujar Kastorius. 

Dia juga menyampaikan semangat pembangunan insfrastruktur yang dicita-citakan Presiden Jokowi agar mampu menjangkau sarana prasarana secara menyeluruh di semua wilayah di Indonesia. 

"Istilah jalan produksi yang dipakai oleh Bapak Presiden (saat) menerima masyarakat Karo itu menjadi sebuah terminologi baru yang mungkin kita harus tangkap di daerah untuk mengubah mindset untuk memutuskan prioritas pembangunan sarana dan prasarana," ucap Kastorius. 

Jalan produksi, lanjut dia, berarti sarana prasarana jalan yang di kabupaten atau jalan provinsi yang menghubungkan satu titik lain dengan titik yang disebut dengan distribusi supply chain. (mcr9/jpnn)


Redaktur : Friederich
Reporter : Dea Hardianingsih

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler