jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mendorong setiap daerah memaksimalkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD dan meningkatkan pelayanan publik.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengungkap hal itu dalam Rapat Koordinasi BLUD 2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/3).
BACA JUGA: Kemendagri Turun Langsung Mempercepat Realisasi APBD Bandar Lampung
"Kemendagri terus mendorong setiap daerah agar mau memaksimalkan kinerja BLUD, baik pada sektor kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya,” kata Fatoni.
Dia menyampaikan, pada sektor kesehatan, saat ini tercatat jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak 810 rumah sakit, dan sebanyak 577 RSUD di antaranya sudah menerapkan BLUD atau sekitar 71%.
BACA JUGA: Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar: KPU Banding atau Tidak, Tahapan Pemilu 2024 Jalan Terus
Puskesmas, dari total 10.292 di Indonesia, sudah 4.412 Puskesmas yang menerapkan BLUD atau sekitar 43%.
Sementara itu, pada sektor pendidikan sebanyak 98 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Indonesia telah menerapkan BLUD. Kemudian sejumlah pelayanan lain pada sektor non-kesehatan yang telah menerapkan BLUD sejumlah 91 layanan.
BACA JUGA: Kemendagri Uraikan 7 Alasan Penting Realisasi APBD Digenjot Sejak Awal Tahun
Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja BLUD:
- Menyusun dan menetapkan peraturan terkait fleksibilitas BLUD. Fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD di antaranya, yaitu pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja baik ambang batas dan pergeseran.
- Pengelolaan pembiayaan baik utang dan piutang, SILPA dan investasi, serta penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD.
- Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan BLUD, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BLUD dan akuntansi.
- Sumber Daya Manusia (SDM) dan remunerasi BLUD, tarif layanan BLUD, pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dan kerja sama BLUD.
Fatoni menyampaikan bahwa Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah telah mengeluarkan surat edaran untuk digunakan sebagai acuan terutama terkait dengan tata cara penyusunan dokumen administratif sebagai persyaratan utama penerapan BLUD.
Sehingga pemda dapat menyusun dokumen administratif penerapan BLUD secara lebih mudah.
“Pelaksanaan pembinaan di pemerintah daerah, tidak maksimal jika bekerja sendirian, oleh karena itu dukungan dan kerja sama dari seluruh stakeholder sangat dibutuhkan guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang makin baik, makin efektif, efisien akuntabel dan terpercaya," kata Fatoni.
"Karena pelayanan publik saat ini dituntut untuk tidak hanya send saja, tetapi mampu memberikan dampak yang benar-benar sampai kepada masyarakat atau delivered," imbuhnya. (pkdn/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan