Kemendagri Gembleng Bupati dengan Ilmu dari Harvard University

JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) ingin para kepala daerah tidak hanya sekedar memanfaatkan anggaran secara baik. Kementrian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu juga berupaya agar para pajabat daerah mampu menyusun perencanaan pembangunan di daerah masing-masing.

Karenanya, Kemendagri kembali menggembleng para kepala daerah dengan pelatihan yang melibatkan akademisi dari perguruan tinggi ternama di Indonesia dan Harvard University di Amerika Serikat. Mulai Senin (10/9) hingga Jumat (14/9) mendatang, 40 pejabat daerah yang terdiri dari bupati, wali kota dan Kepala Badan Perencanan Daerah (Bappeda) mengikuti pelatihan bertajuk Executive Education Course on Transforming Leaders di Badan Diklat Kemendagri. "Ini sudah yang kedua kalinya sejak 2011," kata Kepala Badan Diklat Kemendagri, Harunata di sela-sela acara pembukaan kursus bagi para kepala daerah itu.

Menurutnya, peserta dalam kursus sebenarnya pernah pernah mengikuti Orientasi Kepemimpinan dan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah. Namun khusus program kursus kali ini, pesertanya dipilih dari kepala daerah maupun wakilnya yang dianggap berhasil menerapkan ilmunya dari hasil orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan Pemda.

"Peserta yang kita pilih adalah pejabat yang kita pandang mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran melalui fungsi perencanaan pembangunan daerah," ucap Harunata.

Lebih lanjut dipaparkannya, dalam kursus kali ini para kepala daerah maupun kepala Bappeda diharuskan menyusun rencana aksi bagi daerah yang dipimpinnya. "Rencana aksi yang disusun itu menjadi intrumen utama dalam evaluasi dampak program terhadap kinerja pemerintah daerah," sebut Harunata.

Dalam kursus tersebut dilibatkan pula sejumlah perguruan tinggi negeri seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Brawijaya. Para akademisi dari tiga universitas tersbeut akan mendampingi para peserta kursus.

Harunata menambahkan, materi kursus di Jakarta itu adalah strategi kepemimpinan dan manajemen publik. Sedangkan untuk kursus lanjutannya akan digelar di kampus Harvard University, Boston, AS pada 17 September hingga 5 Oktober mendatang.

"Semua biaya penyelenggaraan di Kampus Harvard University ditanggung Harvard Kennedy School. Sedangkan biaya untuk perjalanan pulang-pergi dari APBD masing-masing," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Triomacan Tunggu Janji Kejagung