jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bahwa aparat pemerintah merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK dan Posyandu, Kemendagri, Tubagus Chaerul Dwi Sapta mengatakan penguatan perangkat desa sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggir.
BACA JUGA: Ditjen Bina Keuda Kemendagri Raih Penghargaan Terbaik Pertama IKPA
Hal itu diungkapkan Chaerul dalam “Ngopi Bareng Media, Ngobrolin Desa” yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Desa, Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, (13/9).
“Kelembagaan desa ini berperan strategis dalam mewujudkan desa maju dan mandiri. Oleh karena itu Kemendagri terus melakukan penguatan, baik melalui peningkatan kapasitas manusia, serta pembinaan dalam manajemen pelayanan dan keuangan desa,” ucap Chairul.
BACA JUGA: Kemendagri Rilis 60 Daerah dengan Realisasi Pendapatan & Belanja Terendah
Menurutnya, aparat pemerintahan dan kelembagaan desa harus dikuatkan. Sebab, dana desa stimulan untuk memajukan desa yang harus disambut dengan inovasi dan kreativitas aparat pemerintahan dan kelembagaan desa dalam mencari dan mengelola sumber-sumber kemakmuran yang berkelanjutan.
Saat ini desa dikelola oleh aparat pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkatnya yang bertindak sebagai eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai legislatif.
Kedua lembaga pemerintahan desa ini didukung lembaga kemasyarakatan desa—yang mencakup pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), pos pelayanan terpadu (posyandu), rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) desa, dan karang taruna—serta lembaga adat desa.
"Sejumlah program penguatan tersebut diharapkan mampu mendorong jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan aparatur pemerintah dan pengurus kelembagaan desa sehingga potensi dan sumber daya desa dapat dikelola dengan baik yang pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi rakyat desa," ucap Chaerul.
Chaerul menjelaskan sebagai subsistem pemerintahan terkecil, desa memegang peran strategis sebagai garis depan pembangunan sekaligus jembatan antara pemerintah dan rakyat.
Saat ini ada 75.265 desa di seluruh Indonesia. Desa adalah wajah kehadiran negara. Penguatan aparat pemerintahan dan kelembagaan desa berarti juga meningkatkan kehadiran negara di tengah-tengah rakyat.
"Bagaimana negara dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, misalnya, sangat tergantung bagaimana kapasitas aparat pemerintahan dan kelembagaan desa dalam mengelola potensi dan sumber daya yang ada. Sumber daya di sini termasuk program dan bantuan dari pemerintah pusat,” papar Chaerul.
Chaerul menambahkan banyak yang berpikiran bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, seperti PKK, posyandu, dan karang taruna, hanyalah sambilan dan pengisi waktu luang. Begitu juga dengan lembaga adat desa, yang masih dianggap sebatas wadah pelestarian kebudayaan.
Dia menyebut kelembagaan desa itu merupakan instrumen penting. PKK, posyandu, dan karang taruna adalah bagian dari ‘jaringan pipa’ agar program pemerintah sampai ke rakyat hingga di tingkat desa.
"Lembaga adat desa merupakan ruang agar kearifan lokal tidak hanya hidup sebagai tradisi atau budaya, melainkan memberi pengaruh bagi pembangunan desa dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga pembangunan desa tidak tercerabut dari nilai-nilai luhur yang tumbuh selama ini,” papar Chaerul.
Kemendagri juga akan melakukan konsolodasi dann koordinasi dengan cara penguatan informasi baik data maupun maupun media melalui Ngopi Bareng dengan Media Membangun Desa.
Diharapkan pemerintah, maasyarakat, dan media bisa bersama-sama meemberikan informasi potensi dan perkembangan di desa yaitu ttg pelayanan pemerintahan di desa dann potensi desa (ekonomi, pariwisata, pertanian, perikanan, peerkebunan ddann laainnya).
"Agar desa semakin maju sesuai konsep bapak Jokowi membangun NKRI dari pinggiran," pungkas Chaerul. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul