jpnn.com - TANJUNG PINANG – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni memberikan apresiasi atas capaian Provinsi Kepulauan Riau.
"Kami berikan apresiasi kepada Provinsi Kepulauan Riau karena telah mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022 sebesar 76,46 persen (kategori: tinggi). Capaian tersebut berada di atas capaian nasional dan menempatkan Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan capaian IPM tertinggi di Sumatra," katanya.
BACA JUGA: Kemendagri Turun ke Samarinda Dorong Percepatan Realisasi APBD
Fatoni menyampaikan hal itu saat mewakil Menteri Dalam Negeri menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2024, di Balairung Wan Seri Beni Pusat Sultan Mahmud Riayat Syah “Bandar Seri Kota Piring” Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjung Pinang.
Fatoni mengungkapkan, dari sisi keuangan, selama tiga tahun ke belakang (2020-2022), APBD Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan pendapatan 5.43% dan belanja minus 0,05%, sedangkan pembiayaan sebesar 18.71%.
BACA JUGA: Kemendagri Minta Papua Pegunungan Mempercepat Realisasi APBD
Pertumbuhan yang mengalami peningkatan ini merupakan angin positif bahwa kerangka anggaran Provinsi Kepulauan Riau terus membaik dan pemetaan penggunaan anggaran makin berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
“Capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan, capaian indikator makro yang lainnya (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan) perlu adanya peningkatan capaian melalui langkah kolaborasi sehingga target capaian ke depan dapat dicapai sesuai yang direncanakan,” tutur Fatoni.
BACA JUGA: Maksimalkan Pengendalian Inflasi, Tim Kemendagri Turun ke Daerah Setiap Minggu
Pada pengusulan Major Project juga memerlukan penguatan strategi, di antaranya: perlunya informasi data yang detail; penguatan akreditasi layanan yang akan diberikan; serta penguatan dukungan program dan kegiatan daerah Major Project yang diusulkan.
Fatoni juga memberikan apresiasi capaian realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau menempati terbaik kedua secara nasional dan mendapatkan penghargaan APBD Award 2023.
Dia juga memberi sejumlah arahan, antara lain:
- Perlunya melakukan pengoptimalan kebijakan satu data daerah melalui pengoptimalan e-walidata dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagai bagian dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang berkualitas berbasis data.
- Melaksanakan prinsip utama sinkronisasi kebijakan perencanaan melalui sinkronisasi kebijakan dengan Aspasial Nasional (RPJPD dengan RPJPN dan RPJMD dengan RPJMN) dan Dokumen Spasial baik dengan RTRW Nasional serta RTRW Provinsi (Amanat SE Mendagri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW).
- Menguatkan SDM Perencana melalui bimbingan teknis peningkatan kapasitas utamanya dalam menyajikan Dokumen Jangka Menengah dan Panjang yang berkualitas.
- Menyiapkan exit strategy dalam substansi RPJPD 2025-2045 untuk menjaga keberlanjutan momentum Indonesia Emas 2045.
“Kolaborasi berbagai pihak termasuk non-pemerintahan (Pentahelix) dengan komitmen yang tinggi dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan kerja sama dengan pembagian peran yang jelas menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks,” kata Fatoni. (pkdn/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan