jpnn.com - JAYAPURA - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mendorong Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan percepatan realisasi APBD, roda pemerintahan di daerah itu pun bisa berjalan efektif.
BACA JUGA: Bupati Mempersilakan ASN Mengajukan Mutasi Isi Provinsi Papua Pegunungan
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan hal itu pada kegiatan rapat koordinasi sosialisasi regulasi pengelolaan keuangan daerah provinsi dan kabupaten se-Papua Pegunungan Tahun 2023 di Hotel Suni Abepura, Jayapura, Papua, Jumat (24/3).
Fatoni menyampaikan, Pemprov Papua Pegunungan dan pemda se-Provinsi Papua Pegunungan harus mempercepat realisasi APBD. Pasalnya, saat ini telah memasuki bulan Maret. Artinya, waktu efektif pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2023 tinggal sembilan bulan lagi.
BACA JUGA: Maksimalkan Pengendalian Inflasi, Tim Kemendagri Turun ke Daerah Setiap Minggu
"Percepatan pelaksanaan realisasi APBD ini penting dilakukan, agar pembangunan bisa segera dilaksanakan, pelayanan publik juga diperbaiki, kesejahteraan masyarakat juga meningkat," katanya.
“Percepatan realisasi APBD juga penting agar uang yang sudah dianggarkan di APBD segera beredar di masyarakat. Sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah," imbuh Fatoni.
BACA JUGA: Tim Kemendagri Bergerak ke Cilegon Dorong Percepatan Realisasi APBD
Pada kesempatan rakor tersebut, Fatoni memberikan apresiasi atas capaian kinerja realisasi APBD di Tanah Papua.
Sebanyak tujuh daerah memperoleh penghargaan APBD Award 2023 pada dua kategori, yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rakor dihadiri langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Pegunungan, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri yang hadir secara virtual.
Selain itu, hadir Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Direktur Utama Bank Papua, dan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Jayapura.
Peserta Rakor antara lain Bupati se-Papua Pegunungan, Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten se-Papua Pegunungan. (pkdn/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan