jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri menggelar Penganugerahan BUMD Awards dan Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD Seluruh Indonesia 2023 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (29/9).
Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan menciptakan iklim kompetitif.
BACA JUGA: Kemendagri Gelar Program P3PD untuk Perbaiki Tata Kelola Pemerintah Desa
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Agus Fatoni mengatakan saat ini jumlah BUMD yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebanyak 1.056 BUMD, yang terdiri dari terdiri dari 26 Bank Pembangunan Daerah, 212 BPR milik Pemda, 360 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 13 BUMD Agro, 17 Penjaminan Kredit Daerah, 43 BUMD Migas, 28 BUMD Pasar, 13 BUMD Pariwisata dan 344 BUMD Aneka Usaha.
"Tujuan diselenggarakannya BUMD Awards 2023 adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola dan kinerja BUMD dan melakukan penilaian kinerja BUMD," katanya.
BACA JUGA: Kemendagri Evaluasi Kinerja Heru Budi, dari Program Kemiskinan Sampai Stunting
"Selain itu, untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola BUMD, menciptakan iklim kompetitif antar BUMD, meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, memberikan motivasi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan usaha BUMD, meningkatkan sinergi antar BUMD, asosiasi BUMD, BUMD dan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya, serta mendorong adanya inovasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik," imbuh Fatoni.
Dalam penilaian BUMD Awards 2023 terdapat beberapa kriteria penilaian, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat, berkinerja baik, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan pelayanan publik, serta memiliki inovasi dan sinergi dengan stakeholder lainnya.
BACA JUGA: Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa, Kemendagri Gelar Pelatihan Khusus di Seluruh Indonesia
Fatoni menjelaskan BUMD Awards ini melibatkan tim penilai melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenkeu, BPKP, KPK, Kemitraan dan pimpinan media nasional.
Tim juri diketuai oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir.
"Tahapan dan proses sudah dilaksanakan sejak awal tahun, mulai dari penilaian di tingkat provinsi, kemudian juga masukan dan saran dari asosiasi," katanya.
Pada rakor tersebut, juga menghadirkan narasumber di antaranya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan materi Pengawasan sebagai pengungkit optimalisasi BUMD; Kepala Badan Pangan Nasional, dengan materi Peran BUMD dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan