jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Agus Fatoni meminta pemerintah daerah dan DPRD kompak membahas dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Pemerintah daerah harus kompak dan solid membahas dan menetapkan APBD, baik APBD urni maupun APBD perubahan," kata Fatoni, Jumat (5/8).
BACA JUGA: Rayakan 10 Muharam, Pemda Lombok Tengah Santuni Belasan Ribu Anak Yatim dan Piatu
Fatoni menyampaikan itu saat Focus Group Discussion (FGD) Membedah APBD yang Efektif, Efisien, Akuntabel untuk Kemakmuran Rakyat di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.
Fatoni mengatakan jika APBD tidak bisa disepakati bersama, maka kerugian akan dialami oleh pemda, DPRD, masyarakat.
BACA JUGA: APG Solo 2022 Sukses, Igornas: Berkat Kolaborasi Kemenpora, Pemda dan Stakeholder
“Kalau APBD tidak bsa disepakati bersama atau terlambat penetapannya, ibarat penyakit komplikasi dampaknya bisa ke mana-mana," ujar Fatoni.
Dia juga berpesan supaya pemda dan DPRD bisa menetapkan APBD tepat waktu setiap tahun.
BACA JUGA: Ajun: Syarat Gaji dari APBN/APBD Mengancam Honorer, Bakal Banyak yang TumbangÂ
Menurutnya, penetapan APBD yang terlambat akan mengakibatkan keterlambatan pembangunan, pelayanan publik terhambat, serapan anggaran, penanganan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, APBD yang terlambat juga membuat daerah tidak mendapatkan dana insentif daerah (DID).
Fatoni juga menyampaikan sinergi antara pemerintah dan DPRD menjadi kunci dalam menetapkan APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan tepat sasaran. “Kalau (pemda dan DPRD, red) kompak dan solid dalam membahas penyusunan APBD, maka APBD pasti bisa ditetapkan tepat waktu,” pungkas Fatoni.
Pada kegiatan FGD tersebut, hadir wakil gubernur Kalimantan Tengah, wakil ketua DPRD Kalteng, sekda Kalteng, kepala Bappedalitbang Kalteng, kepala BPKAD, auditor ahli utama, kepala OPD provinsi, dan panitia anggaran DPRD Provinsi Kalteng.
Selain itu, hadir pula sekda, ketua DPRD, kepala BPKAD, pimpinan DPRD dan Banggar DPRD kabupaten/kota se-Kalteng.
FGD yang digelar di kantor gubernur Kalteng itu dihadiri langsung oleh beberapa narasumber, antara lain, Agus Fatoni, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, dan Direktur Wilayah III Koordinasi dan Supervisi KPK Brigjen Bahtiar Ujang.
Narasumber lainnya ialah Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP Iwan Herniawan, Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi DJPK Kemenkeu Agung
Widiadi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng Bambang Ari Setiono, dan Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri M Valiandra. (mcr9/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Dea Hardianingsih