jpnn.com, BALIKPAPAN - Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya perbaikan sistem perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Tomsi, sistem perizinan yang cepat dan efisien dapat menciptakan lapangan kerja sehingga berkontribusi pada pengurangan pengangguran.
BACA JUGA: Kemendagri Siap Dampingi Pemda Perluas Jaminan Keselamatan Kerja bagi Pekerja Informal
"Karena kuncinya cuma di situ. Kalau perizinannya bisa baik, selesai semua urusan," tegas Tomsi dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2024 di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kaltim, Rabu (11/12).
Sebagai contoh, Tomsi menyebutkan setiap izin yang dikeluarkan untuk proyek-proyek, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat menciptakan pekerjaan bagi masyarakat.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Apresiasi Upaya Pengendalian Inflasi Daerah di Rakor Kemendagri
Dia menyampaikan dengan jumlah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang mencapai 552 daerah, perizinan yang lebih cepat bisa membuka kesempatan bagi sekitar 30 juta tenaga kerja.
Selain itu, Tomsi juga menyoroti tantangan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum sepenuhnya diterapkan di beberapa daerah.
BACA JUGA: Kemendagri Minta Pemda Menyiapkan Dana Hibah untuk Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang
Tanpa adanya RTRW yang jelas, banyak proyek pembangunan menghadapi ketidakpastian lokasi dan izin.
Hal ini berisiko menghambat investasi dan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian.
"Dengan ketidakadaan RTRW, maka tidak ada kepastian keberlanjutan usaha," terang Tomsi.
Lebih lanjut Tomsi menekankan pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dia pun meminta agar ada persiapan tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dihasilkan melalui kedatangan investor.
Di samping itu, Tomsi mengingatkan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penataan tenaga kerja non-ASN.
Hal ini untuk memastikan tenaga kerja di pemerintahan benar-benar memiliki kualitas dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan.
"Langkah ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih solid, profesional, dan berorientasi kepada hasil," ujarnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi