jpnn.com, TERNATE - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar rapat koordinasi penguatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk Indonesia bebas stunting dan kemiskinan ekstrem, di Sahid Bela Ternate, Jumat (12/5).
Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, yang juga merupakan Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
BACA JUGA: Delegasi Malawi Kunjungi Kemendes PDTT demi Belajar Konsep SDGs Desa
Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid mengatakan, Kemendes PDTT sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi memastikan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk menopang pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Hal itu untuk mewujudkan Indonesia Maju.
BACA JUGA: Kemendes PDTT Punya Banyak Program Afirmasi Memberdayakan Masyarakat
Menurut Taufik, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menuntun Kemendes PDTT dalam mewujudkan arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sekaligus menuntun desa mewujudkan kemandirian desa.
“Target kami semua adalah Indonesia Maju, dapat terwujud karena Desa Mandiri,” ungkap Taufik.
BACA JUGA: Ditjen Bina Pemdes - BPI Kemendes Bahas Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
Lebih lanjut, Taufik mengatakan, melalui dana desa yang disalurkan langsung ke rekening kas desa, desa-desa di Indonesia telah berkontribusi besar.
Salah satunya untuk mewujudkan Indonesia Bebas Stunting, serta Nol persen atau mendekati nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024.
Menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kemendes PDTT mengeluarkan Kepmendesa PDTT Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa.
Kepmendesa PDTT Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Inflasi di Desa, serta kebijakan-kebijakan lain dalam rangka penguatan dan pengembangan BUM Desa sebagai lembaga ekonomi desa, serta pengembangan produk-produk unggulan desa lainnya.
“Melalui Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diterbitkan setiap tahun, desa-desa terus meningkatkan pemanfaatan dana desa untuk kegiatan ekonomi produktif, demi menurunkan beban pengeluaran warga miskin melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa,” ujar Sekjen Taufik.
Pemanfaatan Dana Desa, lanjut Taufik, secara nyata mengurangi kantong-kantong kemiskinan di wilayah perdesaan, salah satunya ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM).
Pada periode 2015 sampai 2022, Desa mandiri meningkat dari 174 desa menjadi 6.238 desa.
Desa maju bertambah dari 3.608 desa menjadi 20.249 desa. Desa berkembang meningkat dari 22.882 desa menjadi 33.902 desa.
Sementara itu, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal terus berkurang, dari 33.592 desa tertinggal, berkurang menjadi 9.584 desa, dan desa sangat tertinggal turun dari 13.453 menjadi 4.982 desa.
“Demi mengurangi beban pengeluaran warga miskin ekstrem di desa, dana desa telah digunakan untuk BLT Dana Desa," ungkapnya.
"Pada 2022 sebesar Rp 26,94 triliun atau mencapai 99,06 persen dari pagu BLT Dana Desa telah tersalur kepada 7 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” sambungnya.
Kemudian, untuk meningkatkan pendapatan warga desa, pada tahun 2022, dana desa sudah dialokasikan juga untuk kegiatan PKTD, jumlahnya mencapai lebih Rp 2 triliun, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.043.307 pekerja.
Adapun ternaga kerja itu terdiri atas pekerja dari keluarga miskin, pekerja dari keluarga yang mempunyai anggota sakit kronis dan menahun, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), serta dari golongan marginal lainnya di desa.
Selain itu, secara nasional di Tahun 2022, telah dimanfaatkan Dana Desa untuk Konvergensi pencegahan stunting adalah sebesar Rp 15,63 triliun, khusus di Maluku Utara Dana Desa untuk konvergensi stunting tahun 2022 mencapai Rp 118,27 Miliar.
“Secara praktik, demi mengefektifkan pemanfaatan Dana desa untuk Indonesia Bebas Stunting maupun nol persen Kemiskinan ekstrem serta program pemberdayaan lainnya, Kemendes PDTT memiliki anak kandung yang bekerja 24 jam mendampingi desa, yaitu Tenaga Pendamping Profesional (TPP) atau lebih kita kenal dengan Pendamping Desa,” ungkapnya.
Selain itu, khusus di Indonesia bagian timur, termasuk Maluku Utara, bersama dengan IFAD, kini Kementerian Desa PDTT sedang menjalankan program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD).
Taufik berharap, melalui program ini dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa, utamanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan, dan menstabilkan pendapatan warga desa dari kegiatan produksi berbasis potensi desa.
Sehingga warga desa dapat berkontribusi terhadap transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.
Melalui kegiatan rapat hari ini juga diharapkan dapat meningkatkan terus sinergi antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa dalam hal pendampingan Desa guna mempertegas komitmen serta untuk meningkatkan kinerja pendamping desa dan fasilitator program TEKAD, demi mempercepat langkah menuju Indonesia bebas stunting dan 0 persen kemiskinan ekstrem, yang dimulai dari Desa.
“Indonesia Bebas Stunting dari Desa. Indonesia Nol Persen Kemiskinan Ekstrem dari Desa. Percaya Desa, Desa Bisa,” pungkas Taufik. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gus Halim Minta ASN Kemendes Terus Ciptakan Program yang Bagus Bagi Masyarakat Desa
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian