jpnn.com, JAKARTA - Belum ada komunikasi antara Kemenristekdikti dengan Kemendikbud terkait model baru SBMPTN 2019 (seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2019). Padahal waktu penyelenggaraan SBMPTN tahun depan berpotensi beririsan dengan ujian nasional (Unas).
Pelaksana teknis unas di Kemendikbud ditangani oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik). Kepala Puspendik Moch. Abduh mengatakan belum ada secara kelembagaan belum ada koordinasi atau pertemuan antara mereka dengan jajaran Kemenristekdikti maupun panitia SBM PTN.
BACA JUGA: Siap Laksanakan Model Baru SBMPTN 2019
Dia bahkan belum mendapatkan informasi langsung terkait model baru SBMPTN. "(Info sistem baru SBM PTN, Red) Baru tahu dari anda," katanya di Jakarta, Rabu (24/10).
Abduh menuturkan Puspendik saat ini terus mengkaji dan menyiapkan pelaksanaan Unas 2019. Menurutnya diantara aspek yang dikaji adalah jadwal pelaksanaan Unas 2019. Namun dia belum bisa membeberkannya. "(Jadwal Unas 2010, Red) nanti akan ditetapkan BSNP," tutur dia.
BACA JUGA: Jadwal SNMPTN, UTBK, SBMPTN 2019, Masih Tentatif
Sementara itu di lapangan ada kekhawatiran nilai Unas tahun depan kembali dijadikan sebagai penentu kelulusan. Sebagaimana diketahui tahun ini nilai Unas sebatas jadi pemetaan. Abduh menegaskan sampai saat ini belum ada perubahan terkait fungsi nilai Unas.
Abduh mengatakan nilai Unas tidak sekedar jadi pemetaan. Tetapi lebih dari itu, nilai Unas dipakai sebagai umpan balik untuk peningkatan mutu pembelajaran. Dia berharap siswa dan guru berkonsentrasi pada pemenuhan dan penuntasan materi atau kompetensi pelajaran.
BACA JUGA: 11 Ribu Mahasiswa Korban Bencana Dapat Beasiswa
Kepastian tidak ada perubahan dalam Unas 2019 juga ditegaskan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy. Dia menyampaikan bahwa Ujian Nasional atau UN tahun depan tidak berubah. Sesuai dengan amanat undang-undang, instansinya tidak akan mengubah fungsi ujian tersebut.
”Itu memang untuk pemetaan dan untuk melakukan benchmarking. Terutama dengan standar-standar yang berlaku di dunia internasional,” terang dia ketika diwawancarai kemarin (24/10).
Meski pelaksanaan UN masih tahun depan, Kemendikbud sudah melakukan sejumlah persiapan. Baik untuk pelajar maupun pengajar. Khusus pelajar, Kemendikbud terus berusaha meningkatkan kemampuan mereka agar semakin baik ketika berhadapan dengan materi HOTS atau Higher Order Thinking Skills.
”Sekarang penyiapan siswa terutama untuk mulai meningkatkan standar kualitas, standar dari materi ujian,” jelas Muhadjir.
Selaras dengan itu, pengajar juga dipersiapkan oleh Kemendikbud. ”Kami tatar secara nasional, besar-besaran. Untuk mengejar ketertinggalan mereka. Terutama dalam metodelogi dan penggunaan bahan ajar,” beber pejabat asal Madiun itu.
Untuk sistem, lanjut dia, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tetap diandalkan. Menurutnya, sistem tersebut sudah baik. Salah satu buktinya, tes CPNS tahun ini yang juga memakai sistem serupa UNBK.
Berkaitan dengan pelaksanaan UN yang juga bersamaan dengan SBMPTN, Muhadjir menyampaikan bahwa SBMPTN sepnuhnya merupakan hak setiap perguruan tinggi. Hanya saja, dia mengimbau agar perguruan tinggi di tanah air menghargai kerja keras para pelajar melalui UNBK.
”Dulu kan alasannya ujian nasional itu tidak kredibel karena tingkat kecurangannya tinggi. Saya kira sekarang sudah tidak boleh lagi ada alasan itu,” beber dia.
Sebab, yang dikejar Kemendikbud melalui UNBK bukan melulu nilai. ”Dengan UNBK ini justru (yang) kami kejar adalah faktor integiras, kejujuran, dan kredibilitas,” terang Muhadjir.
Untuk itu, meski skor angka atau nilai UN tahun ini turun jika dibandingkan dengan tahun lalu, Kemendikbud tetap optimistis. Sebab, itu semua bisa mereka tebus dengan tingkat kejujuran yang tinggi. ”Yang hampir 90 persen. Bahkan lebih dari 90 persen,” imbuhnya.
Sementara sekretaris SBMPTN Joni Herman mengatakan sistem baru SBM PTN tetap mengakomodasi mahasiswa tidak mampu melalui beasiswa Bidik Misi. Dia menjelaskan pelamar ujian pra SBM PTN untuk kelompok Bidik Misi digratiskan.
Seperti diketahui biaya setiap kali ujian pra SBMPTN dipatok Rp 200.000. Terkait komunikasi dengan Kemendikbud, panitia SBM PTN menjelaskan bisa dilakukan antar kementerian. (wan/syn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Era Jokowi, Makin Banyak Anak Miskin Kuliah di PTN
Redaktur & Reporter : Soetomo