JAKARTA - Aliansi Revolusi Pendidikan menantang Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim untuk debat terbuka tentang konsep kurikulum 2013. Tantangan ini disampaikan Aliansi Revolusi Pendidikan saat menggelar pertemuan di Gedung Kemdikbud, Rabu (27/3).
"Kami meminta adanya debat publik terbuka dengan mendatangkan pihak yang berkewajiban dengan kurikulum," kata Febri Hendri, anggota aliansi dari Indonesia Corruption Wacth (ICW) saat diterima Wamendikbud.
Febri juga meminta akses seluas-luasnya terhadap data kurikulum 2013, terutama mengenai anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah.
"Bukan kami prejudice terhadap anggaran. Tapi fakta yang berbicara bahwa korupsi di bidang pendidikan banyak terjadi. Salah satunya korupsi pengadaan alat laboratorium di perguruan tinggi," jelas Febri.
Itupula yang menjadi alasan ICW meminta KPK untuk memantau pembahasan anggaran antara Kemdikbud dengan DPR. Sehingga pembahasan anggaran tersebut efektif dan efisien.
Wamendikbud Musliar Kasim menerima tantangan aliansi revolusi pendidikan untuk dilakukan debat publik terbuka. Namun Wamen meminta agar debat tersebut dilakukan secara fair.
"Saya siap memberi penjelasan. Tapi harus fair, dan mengundang semua pihak. jangan hanya menghadirkan yang menolak saja. Karena kalau dasarnya sudah menolak, dikasih penjelasan seperti apapun tetap menolak," kata Musliar.
Terkait anggaran yang dipersoalkan oleh ICW, mantan Rektor Unand Padang ini menjelaskan bahwa anggaran itu telah sesuaib dengan RKA/KL Kemendikbud.
Sedangkan soal anggaran yang berubah-ubah, Muliar mengaku dalam pengajuan anggaran kurikulum 2013 pihak kementerian memang belum bisa mengajukan anggaran yang pas sejak awal.
"Kami belum bisa mengajukan anggaran yang pas karena uji publik kan minta penerapan kurikulum tidak 30 persen," jawab dia.(fat/jpnn)
"Kami meminta adanya debat publik terbuka dengan mendatangkan pihak yang berkewajiban dengan kurikulum," kata Febri Hendri, anggota aliansi dari Indonesia Corruption Wacth (ICW) saat diterima Wamendikbud.
Febri juga meminta akses seluas-luasnya terhadap data kurikulum 2013, terutama mengenai anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah.
"Bukan kami prejudice terhadap anggaran. Tapi fakta yang berbicara bahwa korupsi di bidang pendidikan banyak terjadi. Salah satunya korupsi pengadaan alat laboratorium di perguruan tinggi," jelas Febri.
Itupula yang menjadi alasan ICW meminta KPK untuk memantau pembahasan anggaran antara Kemdikbud dengan DPR. Sehingga pembahasan anggaran tersebut efektif dan efisien.
Wamendikbud Musliar Kasim menerima tantangan aliansi revolusi pendidikan untuk dilakukan debat publik terbuka. Namun Wamen meminta agar debat tersebut dilakukan secara fair.
"Saya siap memberi penjelasan. Tapi harus fair, dan mengundang semua pihak. jangan hanya menghadirkan yang menolak saja. Karena kalau dasarnya sudah menolak, dikasih penjelasan seperti apapun tetap menolak," kata Musliar.
Terkait anggaran yang dipersoalkan oleh ICW, mantan Rektor Unand Padang ini menjelaskan bahwa anggaran itu telah sesuaib dengan RKA/KL Kemendikbud.
Sedangkan soal anggaran yang berubah-ubah, Muliar mengaku dalam pengajuan anggaran kurikulum 2013 pihak kementerian memang belum bisa mengajukan anggaran yang pas sejak awal.
"Kami belum bisa mengajukan anggaran yang pas karena uji publik kan minta penerapan kurikulum tidak 30 persen," jawab dia.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cuci Rapor Urusan Polisi
Redaktur : Tim Redaksi