jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dinilai berhasil menerapkan sistem meritokrasi pada pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) tahun 2021.
Atas keberhasilan itu Kemendikbudristek meraih penghargaan dengan kualitas baik.
BACA JUGA: Penjelasan Kemendikbudristek Ini Mungkin Bisa Bikin Guru Lulus PG Tenang
Penghargaan tersebut disampaikan dalam “Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2021 dengan kategori Sangat Baik dan Baik dan Launching Aplikasi SIJAPTI 4.0” yang diselenggarakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Dalam arahannya, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma`ruf Amin, mengatakan tantangan birokrasi di masa depan tidaklah ringan karena selalu dihadapkan pada lingkungan strategi nasional dan daerah yang dinamis.
BACA JUGA: Kemendikbudristek Menetapkan 16 Karya Warga Jateng sebagai Warisan Budaya tak Benda
Percepatan pemanfaatan platform digital dalam pelayanan publik dan pola kerja di birokrasi kian menuntut terobosan dalam mengelola pemerintahan secara digital, terbuka, transparan, lebih lincah dan tidak birokratis.
“Seluruh pejabat pemerintah di pusat dan daerah harus memiliki komitmen untuk mewujudkan kepemimpinan birokrasi yang unggul dan kuat," pesan Wapres yang disampaikan secara virtual, Kamis (6/10).
BACA JUGA: Kemendikbudristek Ajak Masyarakat Merayakan Bulan Bahasa dan Sastra 2022
Dia juga meminta pejabat pemerintah menaruh perhatian yang tinggi terhadap perubahan ekosistem kebijakan seleksi kepemimpinan yang komprehensif.
Di sinilah pentingnya pengembangan kebijakan dan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) di level nasional dan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian Kemendikbudristek.
Dia juga sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan KASN. Kemendikbudristek terus memastikan tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan regulasi dengan mengedepankan meritokrasi.
Pelaksana tugas Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Plt. Kepala Biro SDM), Dyah Ismayanti, menambahka faktor yang sangat menentukan dalam menyukseskan capaian kementerian ini adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf yang terlibat memiliki semangat dan kesamaan persepsi atas tujuan pengisian JPT.
“Tujuannya adalah melahirkan pemimpin yang unggul untuk melakukan transformasi pendidikan sehingga kualitas pendidikan di Indonesia semakin baik,” tekannya.
Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa Kemendikbudristek mengelola 170 JPT yang terdiri 14 JPT Madya pada unit utama dan 156 JPT Pratama di unit utama termasuk unit pelaksana teknis (UPT) dan perguruan tinggi negeri (PTN) yang tersebar di seluruh provinsi se-Indonesia.
“Selama ini kami terus melakukan koordinasi dengan KASN untuk memastikan bahwa seluruh proses pengisian ini berjalan secara transparan dan akuntabel,” imbuh Dyah.
Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas pengisian JPT di lingkup Kemendikbudristek, Dyah Ismayanti, menjelaskan bahwa dalam proses pengisian JPT ini pihaknya selalu mengacu pada aturan atau regulasi yang ada. Hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan pengisian JPT yang akuntabel.
Lalu, untuk menjamin kualitas pengisian JPT dengan melakukan coaching clinic secara berkala bagi seluruh Tim Sekretariat Seleksi JPT di satker.
Kemudian, melakukan sosialisasi dan workshop kepada seluruh satuan kerja (satker) dengan melibatkan KASN dalam rangka penyegaran informasi terutama regulasi mengenai pengisian JPT.
Plt. Kabiro SDM ini mengimbau kepada seluruh pegawai untuk selalu mengutamakan dedikasi, tanggung jawab, dan daya juang yang tinggi dalam bekerja.
Dengan demikian, kualitas hasil kerja dapat meningkat dan bisa mencetak pemimpin berkualitas, kompeten, mempunyai semangat melakukan perubahan.
Keberhasilan Kemendikbudristek tersebut menimbulkan tanya pengamat pendidikan abad 21 Indra Charismiadji. Dia heran JPT di Kemendikbudristek banyak disi Plt., tetapi bisa meraih penghargaan.
Dia mencontohkan, Plt. Dirjen Diktiristek Nizam, Plt. Dirjen GTK Nunuk Suryani, Plt. BKHM Anang Ristanto, dan lainnya.
"Kalau Plt., kan gajinya enggak seperti pejabat definitif. Jangan-jangan Mendikbudristek Nadiem Makarim sengaja pakai Plt., karena ada 400 tim bayangan, sehingga dananya tersita di situ," pungkas Indra Charismiadji. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad