Kemendikbudristek Siapkan Permendikbud Penerapan Kurikulum Merdeka Secara Nasional, Ada Masa Transisi

Rabu, 06 Maret 2024 – 20:25 WIB
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo (jas biru) saat konferensi pers dalam peluncuran Rapor Pendidikan untuk PAUD di Jakarta, Selasa (5/3). Foto Mesya/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan melanjutkan penerapan Kurikulum Merdeka secara nasional.

Tercatat hanya 27 persen satuan pendidikan yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka (KM). 

BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Minta Penerapan Kurikulum Merdeka Nasional Dipersiapkan Secara Matang

"Kurikulum Merdeka akan kami lanjutkan, bahkan diberlakukan secara nasional," kata Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo saat konferensi pers dalam peluncuran Rapor Pendidikan untuk PAUD di Jakarta, Selasa (5/3).

Dia mengungkapkan selama penerapan Kurikulum Merdeka dalam 3 tahun ini, dampaknya sangat terlihat.

BACA JUGA: Banyak Juga NIP CPNS & PPPK 2023 yang Ditetapkan BKN, Ini Perinciannya, SK Bagaimana?

Itu sebabnya kebijakan Kurikulum Merdeka akan diberlakukan secara nasional, apalagi tinggal 27 persen yang belum melaksanakan.

"Satuan pendidikan yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka ini akan kami dampingi secara intensif agar siap beralih," ucapnya.

BACA JUGA: 382 Honorer Berubah Status jadi Setara ASN PNS, Oh Betapa Senangnya

Dia menegaskan Kurikulum Merdeka bukan peggantian nama, ganti istilah, dokumen, tetapi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Oleh karena itu, Pemda diminta untuk menjadikan pembelajaran yang bermakna. 

"Akan ada Permendikbud tentang ini (pemberlakuan Kurikulum Merdeka secara nasional). Nantinya, masih ada masa transisi 3 tahun untuk menyiapkan diri," terangnya.

Anindito mengungkapkan sudah lebih dari 300 ribu satuan pendidikan umum yang secara sukarela menerapkan Kurikulum Merdeka.

300 ribu itu juga mencakup banyak sekali satuan pendidikan di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) lebih dari 6.200 satuan pendidikan. 

Dia menegaskan Kurikulum Merdeka tidak hanya bisa diterapkan di kota, di sekolah-sekolah dengan fasilitas baik. Kurikulum pendidikan ini diterapkan di seluruh Indonesia termasuk daerah-daerah yang paling sulit sekalipun. 

"Dalam banyak kasus justru sekolah-sekolah di daerah yang sulit, justru yang mendapatkan manfaat paling besar dari Kurikulum Merdeka," kata Anindito. (esy/jpnn.com)


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler