jpnn.com - JAKARTA - Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan mengakui adanya dua asosiasi pelayaran, dengan mengacu pada dua SK MenKumHam. Sesuai SK Nomor HK.008/1/15/OTPK-16 pada 20 Juli 2016.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menyatakan, surat yang dikeluarkan Kemenhub itu tidak akan memengaruhi kegiatan INSA.
BACA JUGA: Tingkatkan Pariwisata Maluku, Ini Yang Dilakukan AP I
Carmelita menegaskan, dirinya tetap menjadi ketua umum yang sah sesuai hasil Rapat Umum Anggota (RUA) INSA XVI.
Adapun nama Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia, merupakan nama yang terdaftar sejak pendirian organisasi yang diterjemahkan dengan sebutan dalam bahasa Inggris, Indonesian National Shipowners Association (INSA) sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi.
BACA JUGA: Saat Lebaran, Tingkat OTP Citilink Capai 86 Persen
Sehingga INSA merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sementara itu, pihaknya telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta terkait Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 492/PDT.G/2015/PN.Jkt.Pst.
"Hingga kini banding perkara masih dalam proses persidangan. Dengan demikian, belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
BACA JUGA: Arus Mudik, Penyaluran Pertamax dan Pertalite Naik 2 Kali Lipat
Carmelita pun memastikan roda organisasi INSA tetap berjalan seperti biasa dan mengimbau kepada seluruh anggota INSA baik di pusat maupun di daerah agar tidak terpengaruh atas informasi dualisme organisasi INSA.
“Kami memastikan roda organisasi berjalan seperti biasa dan diimbau agar anggota tetap solid demi kemajuan industri pelayaran nasional," harap Carmelita. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penjualan Tiket Penyeberangan Via Online Diminati
Redaktur : Tim Redaksi