jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendorong seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk semakin aktif menggunakan angkutan umum.
Kehadiran angkutan umum dinilai sebagai salah satu jalan keluar untuk menyiasati kenaikan harga BBM.
BACA JUGA: Persiapan Angkutan Lebaran 2023, Kemenhub Bersama Polri & KemenPUPR Cek Jalur Pansela
Karena itu, Kemenhub terus mengupayakan kenaikan penggunaan angkutan umum secara luas.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menyebutkan saat ini konsumsi BBM didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang mencapai 97 persen.
BACA JUGA: Kemenhub Siapkan Sarpras dan Rekayasa Lalin Demi Kelancaran F1Powerboot di Danau Toba
"Penyebabnya adalah dominasi pergerakan masyarakat yang masih dilayani oleh kendaraan pribadi, terutama di kawasan perkotaan," beber Dirjen Hendro melalui keterangan resmi, Jumat (20/1).
Karena itu, lanjut Dirjen Hendro, pemerintah mendorong penggunaan angkutan umum di wilayah perkotaan di seluruh Indonesia melalui pengembangan bus rapid transit (BRT) dengan skema buy the service (BTS).
BACA JUGA: Kemenhub Maksimalkan Pemanfaatan Aset di Pelabuhan Tanjung Redeb
"Adapun skema BTS ini hadir dengan tujuan memberikan stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan, meningkatkan minat penggunaan angkutan umu serta untuk memberikan kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan,” bebernya.
Hingga saat ini upaya membangun angkutan umum perkotaan masih terus dilakukan Ditjen Perhubungan Darat.
Pemantapan program yang sudah berjalan dan pengembangannya akan terus dilakukan oleh Kemenhub.
Secara simultan juga akan dilakukan evaluasi menyeluruh untuk semakin menyempurnakan keberadaan angkutan umum di Indonesia.
“Ke depannya, Kemenhub melalui Ditjen Hubdat akan melakukan berbagai hal untuk menekan konsumsi BBM dengan beberapa cara salah satunya melakukan pendampingan pada kota-kota yang sudah mengembangkan angkutan umum," ujar Dirjen Hendro.
Melalui cara tersebut, dia berharap kota-kota tersebut akan menemukan cara untuk mengoptimalkan pelayanannya yang ditunjukkan dengan meningkatnya daya angkut dan jumlah penumpang di setiap tahunnya.
Usaha lainnya, yaitu dengan mendorong serta memfasilitasi pemerintah provnsi, dan kabupaten/kota untuk duduk bersama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) agar menemukan langkah bersama dalam memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat.
Hal itu juga termasuk penataan kembali jaringan trayek sehingga masyarakat bisa beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke penggunaan angkutan umum.
“Kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha jasa angkutan, dalam hal ini Organda yang tersebar di setiap daerah, memang menjadi tantangan utama agar pengembangan angkutan umum perkotaan dapat cepat terlaksana," tegasnya.
Dia menegaskan kolaborasi perlu terus ditingkatkan guna mewujudkan angkutan umum perkotaan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau sebagai diamanahkan dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009.
Kolaborasi pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dan Organda menjadi keharusan agar tercipta kesepahaman ehingga semua unsur memiliki kemampuan dan kemauan bersama dalam membangun angkutan umum perkotaan, baik dari sisi pembiayaan, kelembagaan, dan manajemen pengelolaan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Ditjen Hubdat juga mempromosikan Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum yang merupakan ajakan moral untuk mengajak masyarakat kembali menggunakan angkutan umum.
Salah satu caranya melalui program 'Public Transport Day' bagi para pegawai di lingkungan pemerintah daerah untuk menggunakan angkutan umum.
Ditjen Hubdat juga secara konsisten dan berkesinambungan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah yang sulit terjangkau karena topografi dan kondisi geografis, yang diwujudkan melalui program angkutan perintis.
“Tidak kurang dari 336 trayek angkutan jalan perintis dan enam lintasan subsidi perintis angkutan barang yang tersebar di berbagai daerah Indonesia," sebutnya.
Dirjen Hendro mengatakan program angkutan perintis ini sebagai bukti pemerintah hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan menumbuhkan roda perekonomian di masyarakat.
Untuk mendukung kelangsungan layanan ini, hadir angkutan barang perintis melalui jalur darat yang melayani perpindahan barang dari dan ke angkutan laut perintis.
"Kemudian angkutan penyeberangan perintis, angkutan udara perintis, dan pusat distribusi logistik,” ungkap Dirjen Hendro.
Dia menjelaskan pelayanan subsidi angkutan barang perintis hadir di 5 wilayah, antara lain di Aceh, Natuna, Tanjung Selor, Merauke (2 lintasan), dan Mimika.
Pada 2022, subsidi anggaran angkutan barang perintis sebanyak Rp 15 miliar.
Melalui kehadiran subsidi angkutan barang perintis ini diharapkan akan dapat mengurangi disparitas harga antar wilayah di Indonesia sehingga tetap menjaga kestabilan harga bahan-bahan pokok.
“Guna mempercepat pemulihan perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19, Ditjen Hubdat juga memberikan pelayanan angkutan umum pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang sering dikenal dengan sepuluh Bali baru," kata Dirjen Hendro menambahkan.
Menurutnya, perlahan tetapi pasti sektor pariwisata mulai tumbuh kembali dengan layanan tersebut dan roda perekonomian mulai bangkit kembali.
Pelayanan angkutan umum, baik di wilayah perkotaan, kawasan 3TP, dan kawasan pariwisata nasional telah menjalankan fungsinya sebagai promoting sector dan servicing sector.
Selain itu, mampu menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat sekaligus sebagai langkah nyata dalam menanggulangi kemiskinan di berbagai daerah. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi