jpnn.com, BEKASI - Direktur Kenavigasian, Capt. Budi Mantoro membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Rencana Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Waren Provinsi Papua di Hotel Santika Mega City Bekasi, Rabu (21/2).
Menurutnya, peran vital yang dimiliki Pelabuhan Waren dalam mengurangi disparitas harga, peningkatan infrastruktur dan pengelolaan alur pelayaran menjadi hal yang sangat krusial untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di pelabuhan tersebut.
BACA JUGA: Kemenhub Lakukan Uji Coba Sandar & Operasional 3 Pelabuhan di Teluk Palu
Capt. Budi mengungkapkan untuk meningkatkan fungsi pelabuhan, Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen merencanakan Pembangunan Pelabuhan Waren menjadi Pelabuhan Regional yang memiliki rute Pelayaran Nusantara, seperti jalur kapal Pelni.
“Berdasarkan studi DLKR/DLKP Tahun 2020, ukuran maksimal kapal yang masuk Pelabuhan Waren adalah kapal dengan kapasitas maksimal 3.000 DWT dengan panjang maksimal 92m, lebar maksimal 14,2 m, dan draft maksimal 5,7 m. Sedangkan ukuran Kapal Penumpang Pelni yang menyinggahi Pelabuhan terdekat (Serui) adalah KM. Dobonsolo dengan kapasitas kapal 3.500 DWT, panjang 146 m, lebar 24 m, dan draft 5,8 m,” terangnya.
BACA JUGA: Asuransi Jasindo Beri Perlindungan Peluncuran Satelit Merah Putih 2
Oleh karena itu adanya perencanaan yang cermat dan pengaturan alur pelayaran di Pelabuhan Waren yang tepat, aman, dan efisien serta berwawasan lingkungan sangat diperlukan.
Sehingga penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Waren bukanlah sekadar tugas teknis dalam menentukan kedalaman yang ideal, tetapi juga merupakan langkah untuk meningkatkan keselamatan pelayaran.
BACA JUGA: Gabung Rumah BUMN SIG Rembang, Oktavirasa Sukses Pasarkan Fesyen Ramah Lingkungan
“Alur pelayaran yang tepat dan efektif akan memberikan manfaat besar, bukan hanya bagi para pelaut yang melintasi perairan, namun juga bagi seluruh komunitas yang bergantung pada aktivitas pelabuhan. Dengan pengaturan alur pelayaran yang baik, kita akan melihat peningkatan dalam efisiensi distribusi barang dan jasa, pengurangan biaya logistik, serta peluang baru bagi sektor pariwisata dan industri lainnya,” jelasnya.
Capt. Budi juga mengatakan penataan alur-pelayaran masuk Pelabuhan Waren sudah selayaknya dilaksanakan untuk segera ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan agar memperoleh alur-pelayaran yang ideal dan memenuhi berbagai aspek kepentingan keselamatan dan kelancaran bernavigasi serta melindungi kelestarian lingkungan maritim.
“Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana Pemerintah mempunyai kewajiban untuk Menetapkan koridor alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya,” ujarnya.
FGD ini juga memberikan kesempatan kepada para ahli, pemangku kepentingan, dan pakar maritim untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta pandangan mereka mengenai rencana penetapan alur-pelayaran masuk Pelabuhan Molawe sehingga diskusi yang dilakukan hari ini akan menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi masa depan pelabuhan ini.
Kegiatan FGD Penetapan Alur Masuk Pelabuhan ini, merupakan tahapan mekanisme dalam menyempurnakan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Waren, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua.
Adapun FGD kali ini menghadirkan para narasumber dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Jayapura, Direktorat Kepelabuhanan, Pushidrosal dan Direktorat Kenavigasian.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada