jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan skema pembiayaan pembangunan LRT Jabodebek melalui pengelolaan oleh korporasi.
Kementerian Perhubungan akan segera menyiapkan peraturan yang berkenaan dengan dilakukannya operasi atau pengelolaan melalui format korporasi tersebut.
BACA JUGA: Kemenhub-BNN Bakal Pelototi Lifestyle Pilot Semua Maskapai
"Suatu format baru di mana satu proyek kereta api yang biasanya secara penuh dibiayai oleh APBN ini melalui format pengelolaan oleh korporasi. Sekarang ini memang BUMN, tetapi bukan tidak mungkin nantinya ada suatu kolaborasi antara BUMN dengan BUMD atau BUMN dengan swasta. Jadi Kemenhub sangat bergembira dengan format baru ini," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Adapun total proyek LRT sebesar Rp 29,9 triliun yang terdiri dari sarana, prasarana dan IDC (interest during construction).
BACA JUGA: Dukung Kemenhub Kelola Tiga Bandara di Aceh
Pemerintah mendukung proyek LRT dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,4 triliun kepada PT Adhi Karya dan Rp 7,6 triliun kepada PT KAI.
Nantinya KAI akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 18,1 triliun dengan jangka waktu selama 17 tahun.
BACA JUGA: Tak Kenal Libur, Pemerintah Genjot Pengerjaan LRT Sumsel
Sementara itu, nanti penerimaan proyek berasal dari tiket penumpang dan juga Transit Oriented Development (TOD).(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenhub Bakal Bangun Dermaga dan Kapal di Danau Toba
Redaktur & Reporter : Yessy