jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan melakukan empat hal dalam menunjang keberhasilan program tol laut.
Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada acara Indonesian Cabotage Advocation Forum ke-6 dan Forum Konsolidasi Industri Kemaritiman Nasional di Jakarta, Rabu (9/11).
BACA JUGA: PTPP Ikuti Ajang Pameran Terbesar di Indonesia
“Untuk memantapkan program tol laut, kita harus melakukan beberapa hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Setidaknya ada 4 hal yang akan kita inisiasi dalam upaya mengembangkan tol laut,” ujar Budi.
Hal pertama yang dilakukan yaitu, memberikan stimulus bagi para pelaku-pelaku agrikultur di wilayah timur, agar ada produk dari wilayah tersebut yang bisa mengisi muatan balik kapal-kapal dari wilayah timur ke wilayah barat.
BACA JUGA: Ajakan #MenangkanIndonesia di Voteindonesia.com Makin Masif
“Hal itu perlu dilakukan agar ada daya dobrak dari wilayah timur untuk menghasilkan barang produktif yang bisa dibawa kembali oleh kapal-kapal ke wilayah barat,” tutur Budi.
Hal kedua yaitu, merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan dengan melibatkan peran BUMN dan swasta.
BACA JUGA: PLN Lebih Baik Fokus Garap Transmisi
“Kami banyak mengelola pelabuhan, tapi masih kurang sinergi. Untuk itu kami ajak swasta dan BUMN untuk turut serta mengembangkan dan merevitalisasi agar lebih sinergi, sehingga lebih bisa memberikan nilai tambah bagi daerah tersebut,” ungkapnya.
Ketiga, yaitu dengan melibatkan semua pelaku industri perkapalan, agar perusahaan pelayaran yang bekerja di sistem yang ada lebih produktif dan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Sedangkan yang keempat, memberikan ruang yang lebih besar bagi galangan kapal untuk ikut serta membangun kapal.
“Kami sedang perjuangkan agar proses pembelian kapal tidak lagi dilakukan Kemenhub, tapi oleh swasta. Kemudian kami meminta izin kepada Kemenkeu agar bisa berikan kontrak jangka panjang antara 5-10 tahun kepada perusahaan pelayaran, agar bisa hidup," kata dia.
"Jadi, swasta beli kapal ke galangan, kami (Kemenhub) tinggal memberikan subsidi ke masing-masing pihak dan mengontrol apakah uang subdisidi itu manfaatnya sampai ke masyarakat,” tutur Budi.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengurusan Sertifikasi Halal Bisa Hambat Investasi Asing
Redaktur : Tim Redaksi