jpnn.com, MALUKU - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan yang akan menjadi Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan di Provinsi Maluku dalam rangka menjadikan provinsi tersebut sebagai lumbung ikan nasional.
“Bapak Presiden secara khusus sudah menegaskan bahwa pelabuhan yang merangkap lumbung ikan di Maluku ini harus segera dikerjakan. Oleh karenanya kami sudah melakukan studi secara mendalam dan didukung juga oleh studi yang dilakukan World Bank bahwa daerah ini (Tulehu, Ambon) menjadi salah satu preferensi lokasi dibangunnya pelabuhan baru yang diintegrasikan dengan kegiatan perikanan,” kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/2).
BACA JUGA: DPR Puji Keberhasilan Kemenhub Menyerap 95,58 Persen Anggaran
Menurut dia, daerah Tulehu, Ambon, menjadi salah satu alternatif tempat yang baik sebagai lokasi pelabuhan baru karena kondisi perairan yang tenang dan memiliki kedalaman yang baik.
“Kami akan menunjuk konsultan terbaik agar kita mendapatkan pelabuhan yang baik dengan kondisi perairan yang tenang, draf kedalaman yang baik, dan dengan biaya yang semurah-murahnya,” jelas Menhub.
BACA JUGA: Kemenhub Bekukan Izin Maskapai Pelanggar Tarif Batas Bawah
Menhub mengungkapkan pembangunan infrastruktur dasar dari pelabuhan baru ini akan dibangun menggunakan APBN dan pembangunan infrastruktur tambahan akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sementara itu Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan kunjungan kerja ke Ambon kali ini adalah untuk melakukan sinkronisasi antara pembangunan pelabuhan baru, pelabuhan perikanan, dan kawasan perindustrian.
BACA JUGA: LaNyalla Dukung Kemenhub Bekukan Rute Penerbangan Maskapai demi Keselamatan Penumpang
Ia mengatakan BKPM akan mendukung penuh terkait dengan kemudahan perizinan dan pola kerja sama investasi dengan pihak swasta untuk mendorong percepatan terwujudnya Maluku menjadi pusat ekonomi baru di wilayah timur Indonesia.
Kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan pihaknya akan mendukung terwujudnya Maluku sebagai lumbung ikan nasional dengan menyiapkan biota laut dan pusat perikanan nasional yang modern seperti di Tsukiji, Jepang.
Selanjutnya Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan siap membantu pemerintah pusat terkait dengan pembebasan lahan setelah ditetapkannya lokasi pembangunan Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan.
Saat ini Maluku telah memiliki sejumlah infrastruktur transportasi seperti 12 bandara dengan delapan rute perintis dan tujuh rute komersial.
Pada angkutan penyeberangan,terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Maluku dengan 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial, 62 lintas perintis) yang dilayani 25 unit kapal (delapan unit komersial, 17 unit perintis). Pada angkutan laut, terdapat tiga trayek Tol Laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan sembilan pelabuhan singgah, yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.
Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, salah satunya adalah Provinsi Maluku.
Melalui berbagai pembangunan yang dilakukan pemerintah, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Maluku serta mendorong Maluku sebagai lumbung ikan nasional. (ant/dil/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Adil