jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan terus melakukan sosialisasi PM.108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ke berbagai daerah di Indonesia.
Seperti di Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, Pekanbaru, Pontianak, Manado dan Bali.
BACA JUGA: Kemenhub Terus Dorong Peran Swasta
Sosialisasi dilakukan untuk memberi informasi kepada masyarakat terkait peraturan pengganti PM.26 Tahun 2017 yaitu PM.108 Tahun 2017 yang berlaku 1 November 2017.
Adapun substansi materi pada PM.108 Tahun 2017 antara lain argometer taksi, wilayah operasi, kuota, persyaratan minimal lima kendaraan bagi badan usaha, bukti kepemilikan kendaraan, Domisili TNKB, Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), Peran Aplikator, Stiker Angkutan Sewa Khusus (ASK), Kewajiban Asuransi, Kewajiban Aplikator, Sanksi dan lain sebagainya.
BACA JUGA: Bangun 3 Infrastruktur, Kemenhub Siapkan Rp 1,1 triliun
Sedangkan peserta sosialisasi yakni masyarakat, baik pelaku usaha maupun pengguna jasa transportasi sewa khusus.
Menurut Budi, yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan ini adalah memperhatikan bagaimana masyarakat bisa dilayani secara baik dengan adanya kepastian hukum.
BACA JUGA: Tiga Infrastruktur Transportasi Di Sukabumi Segera Dibangun
“Kami ingin teman-teman mendapat perlindungan. Kalau tidak ada PM 108/2017 maka tidak akan ada perlindungan. Semua yang terdapat dalam peraturan ini adalah untuk keselamatan dan kesetaraan bagi semua pihak,” jelas Budi.
Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo menjelaskan perlunya ada kesetaraan sehingga tidak terjadi persaingan antara angkutan online dan konvensional.
"Yang diminta adalah kesetaraan, jadi kalau yang reguler mengikuti beberapa persyaratan kir, SIM, membayar retribusi dan sebagainya maka dalam prinsip kesetaraan tentu online juga mengikuti aturan itu," tutur Sugihardjo.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menhub: Maskapai Penerbangan Harus Aktif Dukung Pariwisata
Redaktur & Reporter : Yessy