jpnn.com, JAKARTA - Anggota Panitia Kerja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR-RI, Irma Suryani Chaniago mengingatkan pemerintah untuk taat terhadap Putusan Mahkamah Agung (MA) untuk menyediakan vaksin halal booster.
"Kami minta Kemenkes untuk booster harus menggunakan vaksin halal. Kami mengharuskan Kemenkes menggunakan vaksin halal lagi, tidak boleh menggunakan vaksin yang tidak halal lagi. Karena kondisinya sudah tidak darurat. Jadi tolong pemerintah hargai keputusan MA, jangan banyak alasan lagi," tegas Irma saat Rapat Panja dengan Kemenkes dan BPOM di Gedung DPR, Selasa (31/5).
Selain itu, dia meminta BPOM untuk tidak lagi memunculkan statemen bahwa vaksin-vaksin yang akan expired masih bisa diperpanjang lagi masa kedaluarsanya.
"Untuk rakyat Indonesia enggak boleh coba-coba. Jangan menempatkan manusia di Indonesia ini sebagai sampah, menerima vaksin yang sudah expired. Kami akan gugat jika itu tetap dilakukan," cetusnya.
BACA JUGA: Tarif Cukai Naik, Konsumen Bisa Bergeser ke Produk yang Lebih Murah
Dia juga meminta pemerintah jangan menggunakan alasan bahwasannya tidak ada dalam anggaran untuk pengadaan vaksin halal pada 2022 ini.
"Duitnya dari mana? Saya enggak mau tahu. Pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat," serunya.
BACA JUGA: Fraksi Golkar Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Soal Vaksin Halal untuk Booster
Karena kata Irma, Presiden Jokowi sudah menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa booster itu tetap wajib.
Sementara MA sudah menyatakan tidak boleh lagi menggunakan vaksin selain yang halal.
"Kami dari Komisi IX, semua Fraksi menolak vaksin yang sudah expired kemudian diperpanjang expired-nya kemudian disuntikkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk digunakan sebagai booster," ungkapnya.
Anggota Panja F-PKS DPR RI, Kurniasih Mufidayati juga meminta Menteri Kesehatan segera menyetujui dan menyediakan vaksin halal.
Kurniasih menganggap Kemenkes lamban dalam menyikapi putusan MA, yang sudah memutuskan supaya pemerintah menyediakan Vaksin Covid-19 yang sudah di sertifikasi Halal.
“Tentu saja vaksin halal ini secara hukum sudah jelas, karena MA sudah memutuskan, jadi kami benar-benar menitipkan pesan nih kepada pak Menkes” kata Kurniasih.
Politisi PKS ini menilai vaksin halal sudah disediakan oleh PT Biofarma dan Biotis Pharmaceutical, namun Kemenkes tak kunjung menyediakan.
“Jangan sampai ada gejolak, maksudnya jangan menunggu ada masalah," kata Irma.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada