jpnn.com, SURABAYA - Anggota Komisi IX DPR Dewi Aryani mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk terus mensosialisasian bahaya Virus MERS-CoV yang tengah tersebar di Arab Saudi kepada calon jemaah haji yang akan berangkat ke tanah suci.
“Kemenkes harus mensosialisasi bahaya virus Mers-CoV kepada calon jemaah haji yang akan berangkat agar tidak ada yang terjangkit virus berbaha itu,” tegas Dewi dalam pertemuan dengan stakeholder di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/8).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga meminta kepada Kemenkes untuk melakukan langkah preventif.
Salah satu upayah yang perlu dilakukan misalnya dengan menaruh poster mengenai bahya virus Mers-CoV di setiap pintu asramah calon jemaah haji, lorong rumah sakit.
“Langkah preventif itu perlu dilakukan agar jemaah tidak tertular. Misalnya dengan memberikan pemahaman akan bhaya virus melalui media poster yang ditaruh di pintu asrama, jemaah harus rajin mencuci tangan dengan sabun usai melakukan kegiatan, pemakaian masker pelindung hidung dan mulut juga perlu dilakukan terutama bila berada di kerumunan orang, dan tidak mengunjungai pertenakan,” ungkapnya.
MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome merupakan penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus korona.
BACA JUGA: Sidak DPR Temukan Praktik Rentenir Jemaah Haji
Penyakit ini ditemukan pertama kali di Saudi Arabia pada September 2012 dan telah menyebar ke berbagai negara.
Sejauh ini, kasus MERS terjadi pada orang-orang yang melakukan perjalanan atau mereka yang menetap di Arab Saudi.
Pasalnya, sumber infeksi MERS adalah unta. Penderita MERS umumnya mengalami demam, batuk, dan masalah pernapasan akut parah yang bisa menyebabkan kematian.
Hal tersebut tentu penting diwaspadai oleh jemaah haji Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah untuk menjaga diri dari penularan MERS.
BACA JUGA: DPR Apresiasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Bali
Apalagi, hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan yang dapat secara efektif melawan MERS dan penyebarannya. (adv/jpnn)
BACA JUGA: Komisi XI DPR Tinjau Pengendalian Mata Uang Rupiah di Bali
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pansus Angket KPK Belum Putuskan Panggil Presiden Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi