jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai joint program dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pengumpulan penerimaan negara.
Salah satunya dilakukan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I melalui Asset Liability Committee (ALCo) yang melakukan update terkait penerimaan bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
BACA JUGA: Bea Cukai Musnahkan Barang Berbahaya yang Mengancam Keselamatan Masyarakat
Selain itu, Bea Cukai juga memberikan analisis terkait neraca perdagangan.
Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, Padmoyo Tri Wikanto menyampaikan telah ditetapkan enam daerah piloting untuk menjawab dan menemukan solusi dari isu terkini dalam ALCo terkait pertumbuhan ekonomi nasional dan keselarasannya dengan pertumbuhan ekonomi di daerah.
BACA JUGA: Bea Cukai Gencarkan Operasi untuk Tekan Peredaran Rokok Ilegal
Adapun enam wilayah itu antara lain Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Bali.
“Dengan ALCo, kita bisa secara aktif mendapatkan data penerimaan yang berasal dari Ditjen Perbendaharaan, mereka punya database baik dari Pajak, Bea Cukai, dan PNBP,” ujar Tri pada workshop Teknis ALCo (Asset Liability Committee), Senin (25/10).
Selain itu, Tri menjelaskan dalam ALCo Bea Cukai menyampaikan kondisi ekonomi regional. Bea Cukai juga dapat menyampaikan tindakan yang telah dilakukan, apa yang akan direncanakan maupun tantangan yang dihadapi.
Kemudian terkait sinergi unit eselon I Kementerian Keuangan, Tri turut melakukan monitoring dan evaluasi joint program 2021 di Aula Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur I Surabaya, pada Rabu (27/10).
Kegiatan ini meliputi joint analysis, joint audit, joint investigation, joint intelligent, joint collection, joint process business dan teknologi informasi dan secondment yang dilakukan oleh tujuh Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Keuangan Jawa Timur.
Tri mengatakan sinergi reformasi selama ini sudah dilaksanakan melalui joint program antara DJP, DJBC, DJA dan LNSW.
“Di sisi fiskal, insentif diberikan melalui program PEN, melalui kegiatan ini kita bersepakat untuk menggabungkan insentif fiskal sehingga ke depan kita punya nilai tambah untuk Kementerian Keuangan dalam pemulihan ekonomi nasional,” jelas Tri.
Tri menegaskan Kemenkeu Jawa Timur yang saat ini ditunjuk sebagai Pilotting ALCo Regional memiliki peran untuk dapat memberikan analisa makro dan mikro ekonomi daerah sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia